KedaiPena.Com- Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengaku memiliki informasi dugaan pengumpulan dana (fund rising) untuk mengongkosi wacana penundaan pemilu 2024 terkait kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor Crude Palm Oil (CPO).
Menanggapi hal tersebut, Kapoksi Partai Demokrat di Komisi II DPR RI Anwar Hafid mengakui, jika memang terdapat banyak wacana yang berkembang jelang atau saat tahun pemilu 2024.
“Ada banyak wacana yang berkembang di tahun pemilu,” tegas Anwar Hafid, Senin,(25/4/2022).
Anwar Hafid menegaskan, jika proses-proses pemilu tidak boleh terhambat lantara karena ketidakmampuan manajemen keuangan.
“Kita harus pastikan proses pemilu tidak boleh terhambat hanya karena ketidakmampuan manegemen keuangan,” tandas Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah (Sulteng) ini.
Diketahui, dugaan pengumpulan dana (fund rising) untuk mengongkosi wacana penundaan pemilu 2024 terkait kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dilontarkan oleh Masinton lewat cuitan di akun twitter pribadinya.
“Korporasi besar perusahaan sawit yang ikut memobilisasi dukungan perpanjangan jabatan presiden 3 periode harus diberi sanksi!! Selain berkontribusi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Juga ikut berpartisipasi melawan konstitusi,” kata dia dalam cuitannya, Kamis (21/4).
Dalam kasus ini, Ada empat tersangka yang ditetapkan Jaksa mereka ialah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana; Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor.
Kemudian, Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group, Stanley MA; dan General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas, Picare Tagore Sitanggang sebagai tersangka.
Laporan: Muhammad Lutfi
