KedaiPena.Com- Guru besar, pengajar, mahasiswa, karyawan dan alumni Universitas Trisakti (Usakti) menyerukan maklumat bertajuk Trisakti Melawan Tirani, pada Jumat,(9/2/2024). Mereka menyerukan maklumat itu di Tugu Reformasi 12 Mei guna menanggapi kondisi demokrasi saat ini.
Dalam maklumat yang dibacakan Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Vladima Insan Mardika, mereka menentang berbagai pelanggaran etika kehidupan berbangsa yang diperlihatkan oleh penyelenggara negara.
Terutama yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, Mahkamah Konstitusi, sejumlah menteri hingga KPU selaku penyelenggara pemilu.
“Kami menolak personifikasi dan personalisasi kewajiban negara atas hak-hak rakyat untuk tujuan partisan elektoral,” seru Vladima, Jumat (9/2/2024).
Civitas akademika Trisakti juga menyoroti bantuan sosial (bansos) yang saat ini terkesan merupakan bantuan pribadi dari Jokowi.
“Kami juga menolak pemberantasan korupsi yang bermotif dan bertujuan politik partisan.
Jika negara serius, maka penanganan korupsi tidak berhenti ketika pejabat yang diperiksa justru menjadi juru kampanye paslon tertentu yang didukung penguasa,” ujarnya.
Vladima menganggap apa yang terjadi saat ini jelas merusak sendi-sendi hukum dan demokrasi.
“Kami mengutuk segala cara-cara intimidatif maupun kekerasan negara terhadap ekspresi, kritik dan protes mahasiswa, para aktivis dan warga biasa yang bersuara kritis, termasuk pengkondisian politik ketakutan terhadap masyarakat luas dalam mengaktualisasikan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.
Menurut Maklumat Trisakti, Pemilu 2024 menjadi pemilu pertama yang tidak fair, tidak bebas, dan tidak demokratis semenjak masa Reformasi.
“Terlalu banyak ketidaknetralan pejabat dan aparat negara, termasuk penyalahgunaan fasilitas dan sumber daya negara lainnya hanya untuk kepentingan partisan paslon tertentu,” tuturnya.
Vladima menegaskan mendukung suara gerakan keprihatinan guru besar beserta civitas akademika dari berbagai kampus Universitas atas kemunduran demokrasi saat in.
“Dan mendukung seruan untuk kembali ke jalan demokrasi yang benar,” katanya.
Di akhir Maklumat Trisakti, mereka mendesak Presiden dan seluruh penyelenggara negara untuk kembali ke jalur Reformasi 1998
“Yakni menegakkan supremasi hukum dan HAM, memberantas KKN, mengadili kroni-kroni Soeharto, menjaga otonomi daerah, mencabut dwifungs ABRI, dan membatasi kekuasaan melalui UUD 1945,” paparnya.
Usai pembacaan maklumat, para civitas akademika Universitas Trisakti bergantian menyuarakan aspirasinya melalui mimbar bebas yang digelar di depan Tugu Reformasi.
Laporan: Muhammad Lutfi
