KedaiPena.Com – DPP Partai Demokrat (PD) merespon pernyataan dari Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid yang mengaku mendapatkan masukan dari sejumlah pihak terkait kemungkinan mengusung Muhaimin Iskandar dengan Agus Harimurti Yudhyono (AHY) di pilpres 2024.
“Kami menghormati aspirasi politik yang berkembang di internal PKB terkait pemilihan presiden 2024, termasuk wacana memasangkan Mas Ketum AHY dengan Cak Imin. Sebagai wacana sah-sah saja, termasuk mengusulkan Cak Imin sebaga Calon Presidennya,” kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani saat dikonfirmasi, Kamis, (3/6/2021).
Namun demikian, Kamhar menegaskan, bagi Partai Demokrat, penyikapan dan pembahasan wacana untuk pilpres 2024 masih belum menjadi prioritas. Menurutnya, partai Demokrat masih fokus pada agenda konsolisi internal.
“Disatu sisi untuk mempersiapkan Musda dan Muscab dan konsolidasi eksternal di sisi lainnya yaitu melakukan kerja-kerja nyata yang dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat yang hingga kini masih diterpa kesusahan akibat krisis ekonomi dan krisis kesehatan,” ujar Kamhar.
Kamhar melanjutkan, partai Demokrat saat ini juga masih fokus terhadap
advokasi kebijakan guna merespon dan melakukan telaah kritis atas berbagai persoalan yang belum teratasi.
“Seperti misalnya ancaman terhadap pemberantasan korupsi yang berpotensi terganggu akibat peralihan status pegawai KPK menjadi ASN. Kami sangat serius terhadap ini,” papar Kamhar.
Kamhar menjelaskan, partai Demokrat memandang jika lembaga anti-rasuah yang berkantor di Kuningan, Jakarta Selatan, ini masih anak kandung reformasi.
Ia menuturkan, KPK sebagai institusi yang dibentuk untuk menjawab masalah KKN khususnya korupsi yang merajalela di era ORBA.
“Partai Demokrat terus mengambil sikap kritis pada persoalan ini mulai dari revisi UU pemberantasan korupsi hingga kini yang terbaca sebagai operasi sistematis untuk melemahkan KPK dan menghalangi agenda pemberantasan korupsi,” papar Kamhar.
Kamhar juga menjelaskan, bahwa sngat jauh berbeda wajah KPK dan agenda pemberantasan korupsi di masa Pemerintahan SBY dengan saat ini.
“Dan masih banyak lagi persoalan yang menjadi prioritas untuk disikapi, utamanya terkait krisis ekonomi dan krisis kesehatan yang belum teratasi hingga kini,” tandas Kamhar.
Laporan: Sulistyawan
