KedaiPena.Com – Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan (KMPK) memberikan pandangannya atas video pidato dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang marah dan kecewa dengan kinerja para menterinya di kabinet saat menghadapi krisis Covid-19.
KMPK menyarankan agar dalam menghadapi masalah bangsa seperti musibah Covid-19 rezim dapat mengalang kebersamaan seluruh elemen bangsa Indonesia.
“Lalu tidak ada salahnya untuk mendengar aspirasi rakyat apalagi yang kritis (karena boleh jadi dalam kritik itu ada solusi yang bersifat konstruktif),” kata Ketua Komite Pengarah KMPK Din Syamsuddin, Selasa, (30/6/2020).
Din melanjutkan, akan salah jika aspirasi itu dibungkam, baik dengan penyebaran agitasi dan fitnah oleh para buzzer bayaran.
“Ataupun kriminalisasi rakyat kritis dengan menggunakan kekuasaan,” ungkap Din.
Selain itu, lanjut Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini, dalam suasana penuh keprihatinan sebaiknya pemerintah dapat menghindari kebijakan kontroversial apalagi melanggar konstitusi.
“Tunda dulu pembentukan Undang-Undang dan kebijakan yang bertentangan dengan aspriasi rakyat. Tidak berpihak kepada rakyat banyak, dan apalagi hanya memberi keuntungan kepada segelintir pengusaha,” papar Din.
Sekedar contoh, tegas Din, Undang-undang tentang Minerba sangat jelas hanya menguntungkan tujuh korporasi. Lalu Perppu/UU No. 2 Tahun 2020 sangat potensial penyelewengan dan penumpukan utang negara.
“Atau RUU Omnibus Law Ciptaker lebih menguntungkan pengusaha dan merugikan kalangan pekerja dan buruh,” ungkap Din.
Laporan: Muhammad Hafidh
