PASCALEBARAN ini, isu Reshuffle di kabinet kerja Jokowi kembali menguat. Reshuffle dalam sebuah kabinet sebaiknya bertujuan untuk meningkatkan kualitas kerja kabinet dan bagian dari pembersihan pos-pos kementrian yang berkinerja buruk.
Menurut catatan penulis ada beberapa menteri yang sangat layak dicopot dari kebinet kerja Jokowi. Menteri-menteri tersebut adalah Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said dan Jaksa Agung HM Prasetyo.
Kinerja ketiga orang ini sangat buruk dan sering membuat gaduh, sehingga memperburuk citra kabinet. Rini Soemarno tidak memiliki visi yang baik dalam mengembangkan BUMN.
Langkah Rini Somearno mendorong konsorsium bank BUMN menerima hutang dari CDB juga penuh skandal. Aliran uang hasil hutang tersebut digunakan untuk fasilitas pinjaman kepada Medco, Anak Usaha Sinarmas Grup dan Bosowa yang tidak terkait infrastruktur. Padahal, awalnya dana itu buat proyek infrasktruktur.
HM Prasetyo memang dari awal sudah tidak layak menjabat Jaksa Agung. Kejaksaan seharusnya tidak diisi oleh politisi agar tidak terjadi konflik kepentingan. Sedangkan HM Prasetyo berafiliasi dengan partai Nasdem. HM Prasetyo juga disebut menerima dana dalam suap mantan gubernur sumut Gatot Kepada Sekjen Nasdem Patrice Rio Capella.
Sedangkan Sudirman Said sebagai menteri ESDM banyak melanggar aturan hukum dalam perpanjangan izin konsentrat Freeport. Sudirman Said juga yang melepas harga bbm ke mekanisme pasar sehingga rakyat semakin sengsara dan harga bahan pokok tidak stabil dan cenderung naik terus.
Oleh karena data-data tersebut sudah seharusnya Jokowi mencopot ketiga menteri tersebut dan menggantinya dengan orang yang layak dan memiliki komitmen kerja yang profesional, cepat dan bervisi Trisakti.
Oleh: Aditya Iskandar, Solidaritas Untuk Pergerakan Aktifis Indonesia (SUROPATI)
