KedaiPena.Com – Pengamat kebijakan publik Universitas Serang Raya (Unsera), Ahmad Sururi menilai, reshuffle kabinet dianggap sebagai keniscayaan dalam pemerintahanan menjadi hal prerogatif presiden.
Hal itu disampaikan Sururi begitu dirinya disapa saat menanggapi reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo. Terdapat, 2 Menteri dan 3 Wakil Menteri yang dilantik di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/6/2022).
“Saya melihat ada alasan kuat bagi presiden melakukan reshuffle, terutama terkait dengan isu-isu kebijakan minyak goreng atau pertanahan yang belakangan tidak kunjung selesai,” ucapnya, Kamis,(16/6/2022).
Akan tetapi, kata Sururi, disisi lain dirinya melihat ada semacam kebijakan yang seringkali disebut sebagai politik akomodir dalam mengganti susunan atau komposisi reshuffle kabinet tersebut.
“Jadi politik akomodir disini diniscayakan untuk mengakseptabel pihak-pihak yang akan memiliki benefit dan dampak politik. Jadi tidak lagi melihat aspek the right man on the right place,” katanya.
Menurutnya, politik akomodir tidak akan memiliki dampak positif dalam kinerjanya lembaga atau instansi.
“Politik akomodir tersebut tidak akan memiliki dampak positif terhadap kinerja kementerian, dampak politiknya saja yang menguat,” tandasnya.
Diketahui, nama-nama yang dilantik sebagai Menteri oleh Presiden Jokowi, diantaranya Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dilantik sebagai Menteri Perdagangan, dan Mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Laporan: Muhammad Lutfi
Sedangkan dilantik sebagai Wakil Menteri diantaranya, Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR /BPN, John Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) dan Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker).
Laporan: Muhammad Lutfi
