KedaiPena.Com – Isu reshuffle Kabinet Kerja Joko Widodo-JK kembali mengemuka dan muncul di berbagai media. Hal itu pun direspon oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP TB Hasanuddin.
Menurutnya, wacana reshufle kali ini harus dibaca pemerintah sebagai bagian dari proses dan persiapan Pilpres 2019.
“Tentu saja, kegagalan dalam membuat keputusan akan berpengaruh terhadap konstelasi politik dan kemenangan dalam pilpres yang akan datang,” ujar TB Hasanuddin dalam siaran pers yang diterima KedaiPena.Com, Sabtu (15/7).
Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini pun berpandangan, dalam konstelasi politik di 2019 tidak akan jauh beda dengan peta politik di 2014.
“Kekuatan pada Pilpres 2014, antara pendukung Joko Widodo dan Prabowo Subianto, akan tetap menggumpal dan mengkristal pada Pilpres 2019. Sedikit beda, adalah dukungan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang semula menjadi pilar Koalisi Merah Putih (KMP) dalam mendukung Prabowo, dan kini sudah masuk dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH),” imbuh TB.
Peta kekuatan yang hampir tak berubah ini, lanjut TB Hasanuddin, sangat jelas terlihat dari komposisi setiap pengambilan keputusan di lembaga legislatif. Terakhir misalnya, dalam persoalan pro-kontra terhadap Perppu no 2/2017.
“Dalam persoalan ini tetap ada kekuatan di Senayan, dengan satu pihak adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, Hanura, Nasdem dan PPP, dan pihak lain adalah PKS, Gerindra, PAN dan Demokrat,” beber dia.
Suasana serupa, ujar legislator asal Jawa Barat ini, juga terlihat jelas dalam Pilkada DKI Jakarta dan Pilkada serentak 2017.
Peta politik dan aroma dalam Pilkada, tegas dia, benar-benar menggambarkan dan mencerminkan secara nyata antara kekuatan KMP dan KIH.
“Bahkan juga misalnya, dalam hal rencana pemindahan ibukota, PAN, yang masuk dalam kabinet, jelas tidak mendukung rencana besar pemerintahan Jokowi,” tutur dia.
“Maka orang awam pun akan menyimpulkan bahwa Pilpres 2019 akan tetap menjadi pertarungan dua kubu yaitu KIH plus versus KMP minus. KIH Plus artinya, plus Golkar dan PPP,” tandas TB Hasanuddin.
Laporan: Muhammad Hafidh