KedaiPena.Com – Klaim Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terkait dukungan masyarakat terhadap penundaan Pemilu 2024 melalui data di Big Data, menjadi sorotan dari berbagai kalangan.
Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), Wanto Sugito meminta klaim big data tersebut dapat dibuka, lantaran wacana penundaan Pemilu yang terus bergulir ini hanya membuat energi anak bangsa cukup direpotkan dengan hal tersebut.
“Saya yakin betul dan saya tantang juga, saya yakin 1000 persen tim LBP tidak berani membuka data 110 juta data, big data itu hanya kenikmatan kekuasaan saja,” ucap Wanto begitu dirinya disapa dalam kegiatan diskusi yang digelar oleh Forum Tebet, Rabu (16/3/2022)
Ia juga mempertanyakan terkait klaim big data masyarakat yang mendukung penundaan Pemilu. Bahkan, kata Wanto, PDIP pun telah meminta yang bersangkutan untuk mengklarifikasi terkait big data tersebut.
“110 juta big data itu kayanya invisible atau big klaim kita tidak tahu, meskipun kami yakin 1000 persen tidak ada data yang bisa disampaikan oleh timnya sekalipun,” tambahnya.
Selain itu, ia berharap dengan peristiwa itu dapat dijadikan pelajaran yang sangat penting, agar para pembantu Presiden yang lain dapat memahami tugas dan fungsi sesuai dengan kapasitasnya.
“Karena Luhut kapasitasnya apa, beliau bukan pembantu Presiden yang mengurusi politik, jadi dia tidak punya kapasitas menyampaikan itu semua, Luhut sebagai pembantu presiden seharusnya fokus menjalankan tugasnya sesuai mandat yang diberikan,” katanya.
Ia juga menyampaikan dari semangatnya demokrasi dan kesepakatan reformasi 1998, telah ditetapkan bahwa masa jabatan Presiden terbatas dan hal tersebut telah tertuang dalam UUD 1945.
“Jadi untuk itu konstitusi telah mengatur pelaksanaan Pemilu baik itu legislatif, DPD dan perintah konstitusi ini tidak boleh dilanggar dan dikhianati oleh siapapun, baik itu Presiden, DPR, DPD maupun Mahkamah Agung,” imbuhnya.
Dari hal itu, pihaknya menghimbau agar semua pihak dapat bersama-sama, terutama para pejabat publik untuk membangun energi positif.
“Saya melihat penyataan Luhut ini bertentangan dengan Presiden, yang memutuskan akan melaksanakan pemilu pada Februari 2024. Seharusnya pembantu Presiden harus senafas dengan kepemimpinan Presiden, tidak boleh menteri memiliki pendapat berbeda dengan Presiden, sudah berulang kali ia (Presiden, red) menyampaikan sikapnya secara tegas dan sepakat pemilu 14 Februari,” jelasnya.
Bahkan, ujar Wanto, kemarin Pimpinan DPR, melalui Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan tidak ada penundaan Pemilu.
“Mba Puan menegaskan 2022 ini tahapan pelaksanaan pemilu sudah berjalan, oleh karena itu alat kelengkapan dewan yang terkait diminta mencermati tahapan pemilu itu sudah berjalan baik itu terkait anggaran, teknis ataupun regulasi pelaksanaan,” pungkasnya.
Laporan: Muhammad Lutfi
