KedaiPena.Com– Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang para ketua umum, sekjen hingga bendahara partai politik (parpol) pada 18 Mei 2022 diharapkan mampu menjadi momentum untuk menanggulangi korupsi yang semakin mencemaskan di tanah air.
“Selama undangan KPK untuk memberikan sosialisasi dalam rangka upaya pencegahan sekaligus menjadi warning bagi para ketua parpol yang nantinya diharapkan ketua parpol dapat meneruskan arahan, harapan dan warning dari KPK kepada seluruh politisi dan perangkat partai, dapat dianggap sebagai sebuah upaya penangkalan pro aktif KPK,” kata Dosen Hukum Universitas Trisakti Azmi Syahputra, Kamis,(14/4/2022).
Azmi berharap, undangan KPK tersebut juga tak bersifat ceremony. Namun, kata dia, harus menjadi upaya penegakan kualitas penegakan hukum untuk menanggulangi korupsi yang semakin mencemaskan.
“Dimana politisi menjadi salah satu sumber terbesar pelaku korupsi,” jelas Azmi.
Ia menambahkan, pertemuan ini juga harus menghasilkan kebijakan penanggulangan korupsi termasuk dalam penegakan hukum yang berkualitas dan sanksi tuntutan yang berat jika kader parpol korupsi.
“Mengingat kenyataannya banyak tuntutan KPK terhadap politisi yang korup masih ringan,” jelas Azmi.
Azmi meminta, agar pertemuan ini tidak sampai pertemuan ini sia-sia. Azmi menambahkan, pertemuan ini harus dibangun kesadaran para politisi, integritas yang tinggi, komitmen dan tanggung jawab pada negara.
“Jangan pula nantinya, pada akhirnya parpol dan KPK memilih dan melakukan tujuan sendiri- sendiri dan melupakan tujuan bersama dalam hal ini mencegah terjadinya korupsi dan tidak mampu menyelamatkan keuangan negara,” tegas Azmi.
Jadi, tegas Azmi, penekanannya petemuan KPK dan Parpol ini bukan pula menjadi menambah kerjaan formalitas semata dan jangan pula menjadi ajang permufakatan berbuat suatu yang melawan hukum. Sehingga harus ada kemauan politik yang sungguh sungguh dari Parpol.
“Karena akan terlihat di peta jalan menuju tahun 2024 apa hasil dari pertemuan KPK dengan para pimpinan parpol ini”pertemuan ini harus berhasil guna dan mampu memperkecil kemungkinan terjadinya korupsi bukan pula sebaliknya,” tandas Azmi.
Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berniat untuk mengundang ketua umum parta politik di tanah air. Pemanggilan itu terkait dengan penguatan antikorupsi menjelang Pemilu 2024 mendatang.
“Hari ini kita mulai kegiatan dengan kick-off Pendidikan Politik Cerdas dan Berintegritas. Kegiatan ini kita lakukan karena kita melihat dan ini kita jadikan sebagai milestone menghadapi dan menjelang kegiatan tahun politik tahun 2024 yang akan datang,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri saat konferensi pers di Kantor Dewan Pengawas KPK, Selasa (12/4/2022).
Laporan: Sulistyawan
