KedaiPena.Com – Jaringan Nasional Indonesia Baru (JNIB) mendesak Menteri BUMN Rini Soemarno dicopot, menyusul banyaknya kegagalan yang dicapainya. Misal, soal kebijakan pengangkatan direktur dan komisaris perusahaan plat merah yang cuma berdasarkan kedekatan aliran politik, bukan profesionalisme.
Kemudian, 26 perusahaan milik negara merugi Rp3,4 triliun pada kuartal I 2017. Padahal, target laba sebesar Rp205 triliun.
Kepala Devisi Advokasi JNIB, Harli Muin, menilai hal itu menunjukkan Rini gagal mengelola aset strategis negara. Ali-alih mengutungkan rakyat, malah membebani warga.
“Kegagalan ini bukan merupakan faktor tunggal, melainkan akumulasi dari pengangkatan pengelola BUMN yang bermasalah,” tegasnya dalam rilis kepada Kedaipena.com di Jakarta, Jumat (23/6).
Padahal, sambungnya, UU No. 3/2003 mengamanatkan pengelolaan dan pengawasan internal dan eksternal BUMN dilakukan secara profesional.
Apalagi, berdasarkan laporan Ombudsman pada 2017, ada 541 pengakatan komisaris bermasalah di 144 BUMN, baik rangkap jabatan yang melanggar Pasal 17 UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik.
“Masalah ini sangat penting, karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan kerugian negara,” jelas salah satu pentolan JNIB, kelompok relawan Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2014 silam.
Harli menganggap, Rini tidak memiliki visi Nawacita dalam memimpin Kementerian BUMN. Itu, tercermin sejak perubahan PP No. 72/2016, di mana menghapuskan peran DPR dalam memindahkan kekayaan negara manjadi kekayaan BUMN, ketika perusahaan yang bersangkutan menjadi swasta.
