DARI sejak kelahirannya, Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung menimbulkan kontroversi yang luar biasa. Jaraknya yang terlalu pendek (143 km) sehingga penumpangnya terlalu sedikit, banyaknya moda transportasi lain yang menjadi saingan walaupun mempunyai waktu tempuh yang lama.
Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, diakui sebagai proyek B to B (Business to Business) tapi melibatkan 4 BUMN yang kemampuan modalnya tidak memadai sehingga kedodoran.
Proses tendernya antara Jepang dan Cina yang ajaib, berbau tidak fair, bahkan ada rumor bahwa proposal Cina menyontek proposal Jepang dan skema keuangan yang ditawarkan Jepang jauh lebih murah dan menguntungkan Indonesia dari pada proposal yang ditujukan oleh Cina, tetapi yang dimenangkan adalah Cina.
Oleh karena itu, tidak heran jika ini menimbulkan kemarahan dari pihak Jepang hingga kita akan mengkompensasi Jepang dengan proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Surabaya.
Kontroversi lainnya adalah adanya berita online dari media asing yang dikutip oleh media dalam negeri yang ungkapkan bahwa adanya suap sebesar USD 5 juta kepada Menteri BUMN Rini Soemarno yang belum pernah diklarifikasi ataupun diproses KPK sampai saat ini.
Walaupun dalam berbagai segi, proposal Cina lebih kompetitif. Namun dari segi skema pemberian pinjaman keuangan, Jepang jauh lebih murah. Cina memberikan pinjaman Rp73,92 triliun untuk jangka waktu 50 tahun dengan bunga 2 persen tiap tahun dalam dollar AS.
Sedangkan Jepang memberikan pinjaman Rp60,14 triliun selama jangka waktu 40 tahun, dengan bunga 0,1 persen tiap tahun dalam Yen dan masa tenggang 10 tahun. Jauh lebih murah.
Zhou Young Kang adalah pejabat sangat tinggi di Republik Rakyat Cina, pernah menjabat sebagai Menteri Sumber Daya saat Perdana Menterinya dijabat oleh Zhu Rongji. Ia pernah juga menjabat sebagai Menteri Keamanan 2002 -2007, pernah menjadi anggota Politbiro Partai Komunis China.
Zhou Young Kang, kemudian terlibat korupsi di berbagai proyek di luar negeri antara lain di Thailand, India dan Idonesia, terutama di proyek-proyek yang ditangani oleh BUMN China Railway Construction (CRC).
Di Indonesia, CRC itu menangani Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Dalam berita online lokal yang mengutip dari kantor berita Brunei Direct, mengatakan bahwa Hou Yang Kang melalui asistennya, Ji Wen Lin, telah mentransfer USD5 Juta kepada Meneg BUMN, Rini Soemarno untuk mendapatkan proyek KA Cepat itu.
Zhou Yong Kang diadili dan dihukum seumur hidup. Dia merupakan pejabat tertinggi yang dihukum di masa pemerintahan Presiden Xi Jin Ping.
Atas adanya berita ini Rini Soemarno belum pernah mengklarifikasinya didepan publik dan KPK pun belum pernah memproses kasus ini.
Selain itu, bila dibandingkan dengan biaya KA Cepat Teheran-Isfahan di Iran, sepanjang 410 km, yang investasinya hanya US $ 2,73 Milyar, biaya KA Cepat Jakarta-Bandung (yang hanya sejauh 142 km) sangat mahal: dua kali lipatnya yaitu US $ 5,5 miliar. Jadi jaraknya hanya 35%-nya tetapi biayanya 200%-nya.
Walaupun Rini Soemarno beralasan KA Jakarta-Bandung banyak terowongan dan jembatan, selisih harga yang berkali-kali lipat itu, tidak masuk akal.
Pada bulan Juli 2017, tersiar berita bahwa menurut Basuki Menteri PUPR, biaya KA Cepat Jakarta – Bandung membengkak 10 triliun akibat jalurnya yang rawan dari sudut geologi teknik, topologi dan morfologi. Tersiar berita pula bahwa Presiden Jokowi meminta agar saham BUMN dalam proyek ini diturunkan dari 60% menjadi hanya 10-20% dengan alasan untuk memperkecil resiko.
Terlepas dari siapa yang memberikan analisa dan info kepada Presiden Jokowi (kemungkinan besar Meneg BUMN Rini Soemarno), jelas hal ini sangat merugikan posisi Indonesia. Bukan hanya soal keuntungan yang didapat oleh Indonesia akan menjadi kecil, tetapi juga kewenangan untuk mengatur proyek ini akan sepenuhnya berada dipihak Cina.
Misalnya, pekerjaan konstruksi yang kemampuan untuk mengerjakannya sudah banyak dimiliki oleh tenaga kerja di pihak kita, justru akan dialihkan ke pihak Cina atau pihak kita hanya akan menjadi subkontraktor saja.
Demikian juga dalam penentuan supplier-supplier material yang akan dipakai. Misalnya; beji beton, kerangka baja, mur baut, alumunium, kaca, mungkin semen, dll. Atau tenaga kerja dari ahli sampai mandor, tukang, dan lain-lain, bisa jadi datang dari Cina semua. Sehingga, kita benar-benar dirugikan.
Tak hanya di darat, Rini Soemarno, ternyata juga terlilit kasus di laut. Panitia Khusus DPR RI untuk Pelindo 2, menemukan fakta bahwa Menteri BUMN Rini Soemarno telah dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap tindakan yang melanggar UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 6 ayat 2a dan Pasal 24 ayat 2 serta UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 14 ayat 1, yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp 36 trilliun.
Temuan dari Pansus Pelindo 2 ini, pada 23 Desember 2015, telah diterima dan disahkan oleh Sidang Paripurna DPR RI, yang merekomendasikan kepada Presiden Jokowi untuk memberhentikan Rini Soemarno dari jabatan Menteri BUMN dan dilarang menghadiri Rapat-Rapat Kerja dengan DPR RI.
Sehingga, tak heran jika selama 2 tahun ini (sejak Desember 2015), Rini Soemarno tidak pernah bisa ikut hadir dalam tugas dan kewenangannya sebagai Menteri BUMN dalam Rapat-Rapat Kerja bersama DPR.
Itu artinya, Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN, tidak pernah mempertanggungjawabkan tugas dan tanggungjawabnya kepada DPR RI.
Di bawah Meneg BUMN, Rini Soemarno, banyak BUMN yang jatuh merugi. Padahal melalui APBN 2016 pemerintah telah menyuntikkan modal sebesar Rp47,8 triliun kepada berbagai BUMN. Tetapi sampai dengan semester I 2017, ada 24 BUMN yang merugi Rp5,852 trilliun (naik sedikit dari tahun sebelumnya).
Artinya tidak ada kemajuan dari tahun sebelumnya. PT. Garuda Indonesia Tbk, merugi paling hesar yaitu sebesar Rp3,77 triliun sampai dengan semester I 2017, naik 349% (tiga ratus empat puluh Sembilan persen) dari periode yang sama tahun yang lalu.
Bahkan pada kwartal III 2017, Garuda Indonesia mengalami kerugian 5 kali lipat dari tahun sebelumnya di periode yang sama. Kuartal III 2017, rugi USD 222,04 juta, sedangkan periode yang sama 2016, rugi USD 44,01 juta.
Sementara itu, BUMN di negara-negara lain bisa menjadi motor penggerak ekonomi negaranya dan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi. ICBC dan China Construction Bank adalah bank terbesar di Cina dan dunia adalah BUMN. Demikian juga Sinopec yang bergerak di bidang oil and gas adalah perusahaan BUMN terbesar di China dan papan atas di dunia.
Pun demikian juga China Railway Construction Corporation yang membangun KA Cepat Jakarta-Bandung adalah BUMN besar yang mempunyai proyek di Iran, Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Kebanyakan perusahaan-perusahaan terbesar di Cina yang juga berkelas dunia adalah BUMN.
Di Singapura dan Malaysia, banyak BUMN yang besar-besar dan sehat. Seperti Temasek (pemilik bank Danamon), Singapore Airline, Petronas (perusahaan minyak kelas dunia) dan CIMB pemilik bank CIMB Niaga. Dari sini, sangat terlihat ketidakmampuan Rini Soemarno dalam mengelola Kementerian BUMN.
Oleh karena itu, dengan berbagai temuan fakta yang ada, baik secara hukum maupun politik, keberadaan Rini Soemarno dalam kabinet Jokowi yang tidak tergoyahkan selama 3 tahun dengan berbagai macam kasus dan dugaan korupsi, jelas bakal menciptakan beban luar biasa bagi masa depan Indonesia.
Keberadaan Rini Soemarno tersebut, secara langsung bakal menggerus elektabilitas Presiden Jokowi. Karena masyarakat pasti akan bertanya-tanya tentang ketegasan Jokowi terhadap berbagai kasus dugaan korupsi yang melibatkan kalangan internal kabinetnya, yang justru seharusnya paling cepat untuk dibersihkan.
Oleh Abdulrachim K, Analis Kebijakan Publik
