KedaiPena.Com – Pemprov DKI Jakarta didesak memastikan kajian lingkungan hidup strategis dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung dalam setiap kebijakan, rencana dan program pembangunan yang dirancang dalam RPJMD Jakarta.
Hal itu dikatakan Yasser Arafat, Departemen Hubungan Antar Lembaga DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dalam keterangan kepada KedaiPena.Com ditulis Jumat (24/11).
“Perhatikan isu dampak perubahan iklim dengan pendekatan scooping dan cooping. Terkait soal perhitungan emisi karbon dan memastikan tingkat resiliensinya (daya tahan/lenting),” tegasnya.
Ia pun meminta Pemprov DKI Jakarta memastikan menghitung resiko bencana dari setiap pembangunan yang berjalan.
“Berkonsentrasi kepada penghentian penurunan muka tanah khususnya di pesisir utara dengan jelas disertai proses impementasi beserta tahapannya. Salah satunya dengan menghentikan pengambilan air tanah dan memastikan terpenuhinya hak atas air dengan menghentikan privatisasi air,” papar dia.
“Perhatikan pengurangan beban pencemar yang masuk melalui sungai-sungai, baik limbah padat, limbah cair, termasuk logam berat juga dengan tahapan implementasinya. Merestorasi dan merehabilitasi hutan mangrove di pesisir utara Jakarta dan Kepulauan Seribu,” lanjut Yasser.
“Pastikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia dari nelayan dan masyarakat pesisir Jakarta. Libatkan masyarakat, nelayan secara khusus, serta semua pakar khususnya yang selama ini vokal terhadap proyek reklamasi dengan sebenar-benarnya. Terakhir, kami meminta agar dokumen penyusunan harus dibuka secara umum agar dapat dikoreksi, dikritisi dan diberi masukan serta saran,” pungkasnya.
Laporan: Sulistyawan
