KedaiPena.Com – Era reformasi membuat korupsi semakin mapan di kalangan elit politik. Sistem korupsi yang menjadi-jadi sangat berhubungan dengan sistem politik.
Gede Sandra, Akademisi Universitas Bung Karno (UBK) mengatakan, hal ini akan terus langgeng apabila ‘presidential
threshold’ masih tinggi.
“‘Presidential threshold’ yang tinggi, 20% suara dukungan parpol untuk maju pilpres, yang diikuti di daerah-daerah seluruh Indonesia yakni 20% suara dukungan parpol untuk maju Pilkada, adalah salah satu
sumber utama dari korupsi politik ini,” kata Gede di Jakarta, Senin (5/7/2021).
Karena, lanjut dia, tidak mungkin seorang bakal calon maju sendiri. Parpol pun terpaksa bergabung mendukung calon yang mampu membayar “sewa” parpol mereka.
Jika si calon, bila kebetulan bukan orang yang kaya, terpaksa mencari dukungan grup-grup bisnis yang mau membiayai “sewa parpol” tersebut.
“Nilainya tidak main-main. Dalam kontes semacam Pilpres, harga sewa parpol infonya hingga triliunan rupiah. Ini sistem yang sangat jahat, menutup munculnya pemimpin alternatif,” jelas Gede.
Sehingga, calonnya menjadi itu-itu saja. Kalau bukan orang yang kaya karena
korupsi, dia harus orang yang dekat dengan grup-grup bisnis besar.
“Nanti bila calon ini menang,
gantian grup-grup ini minta balas jasa. Akhirnya pemimpin terpilih terpaksa korupsi lagi untuk balas jasa itu,” Gede menerangkan.
Inilah asal muasal dari apa yang nanti akan kita bahas sebagai oligarki, atau percukongan.
“Solusinya tentu adalah penghapusan Presidential Threshold, yang diikuti sampai ke daerah-daerah. Ini akan memaksa partai-partai untuk mencari calonnya masing-masing. Apakah Ketua Umum Partai tersebut, atau menjaring tokoh alternatif yang didukung publik partainya,” papar dia.
Tidak ada lagi politik biaya tinggi “sewa parpol”, setiap parpol akan memiliki calon pemimpinnya sendiri-sendiri.
“Banyak calon tidak masalah, toh pada putaran kedua tinggal dua calon. Manfaat lainnya adalah juga
tidak akan ada lagi pembelahan masyarakat seperti yang terjadi dalam Pilpres 2019,” kata dia lagi.
“Karena banyak pilihan partai dan capres, masyarakat akan semakin dewasa dalam berpolitik,” tandasnya.
Laporan: Muhammad Lutfi
