KedaiPena.com – Keberangkatan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi ke Davos Swiss untuk acara World Economy Forum (WEF) 2022, menyebabkan agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang sempat digaungkan oleh Komisi VI DPR RI kembali tertunda.
Saat dikonfirmasi, Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS, Amin Ak menyebutkan jika kepergian menteri sudah diagendakan sebelum undangan Komisi VI disampaikan.
“Jadi yang tidak jadi RDP dengan Komisi VI Ada beberapa menteri,” kata Amin saat dihubungi, Selasa (24/5/2022).
Tanpa menyebutkan siapa menteri lainnya yang akan melakukan RDP dengan Komisi VI, Amin hanya menyebutkan bahwa setiap menteri memiliki hari yang berbeda untuk bertemu Komisi VI.
“Belum ditentukan kapan RDP selanjutnya,” ucapnya singkat, saat ditanyakan kapan jadwal pemanggilan kepada Menteri Perdagangan.
Amin menyampaikan bahwa masalah utama Minyak Goreng adalah terletak pada sistem/rantai distribusi dan mekanisme pengendalian harga.
“Karena itu pencabutan larangan ekspor CPO harus dibarengi dengan perbaikan signifikan pada dua hal ini,” katanya tegas.
Yaitu terkait, perbaikan sistem distribusi dan pengendalian harga. Dimana pemerintah, seharusnya terlebih dahulu membenahi distribusi minyak goreng curah untuk kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro.
“Persoalan distribusi telah menyebabkan distorsi harga dan penyelewengan alokasi kepada kelompok yang tidak berhak. Sementara mereka yang berhak kesulitan mengakses minyak goreng dengan harga sesuai HET,” ungkapnya.
Selain itu, pemerintah harus mengembangkan model baru dalam bisnis minyak goreng di dalam negeri, dengan membuat aturan dan mekanisme agar produsen-produsen besar menjalankan tanggung jawab sosial (social responsibility) untuk sama-sama menjamin ketersediaan minyak goreng untuk kedua kelompok tersebut dengan harga terjangkau.
“Selanjutnya pemerintah mendorong BUMN Pangan baik Bulog maupun ID Food, untuk memperbesar perannya baik dalam mekanisme distribusi dan pengendalian pasokan. Hal itu penting untuk menjadikan BUMN sebagai kekuatan penyeimbang sekaligus representasi negara dalam memenuhi hajat hidup masyarakat,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
