KedaiPena. Com – Komisi VI DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian Perdagangan, Bulog dan Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Kamis, (18/1/2018).
Dalam rapat tersebut turut hadir Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, perwakilan dari Kementerian BUMN Deputi Bidang Usaha Agro Wahyu Kuncoro.
Selain perwakilan dari Kementerian BUMN, hadir juga di sana Dirut PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) Agus Andiyani dan Dirut Perum Bulog Djarot Kusumayakti.
Pada kesempatan tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka, meminta agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan, Bulog dan PPI dapat menjelaskan secara rinci tujuan impor beras tersebut.
“Jadi pertama kita buat clear ini bukan persoalan siapa yang mendapat kan izin untuk impor baik Bulog maupun PPI. Yang, harus menjadi perhatian kita semua adalah kita ini butuh impor atau tidak,” ujar Rieke dalam RDP yang digelar ruang rapat komisi VI DPR, Gedung DPR / MPR RI.
“Kita perlu mengetahui ada resiko apa tidak dari kebijakan impor ini. Sebab, Bulog mengatakan pada 7 Desember 2017 stock beras 1,1 juta ton aman hingga April 2018,” sambung Rieke.
Tidak hanya itu, Rieke juga menyoroti, ketersediaan stok beras di Bulog yang cenderung terbatas. Rieke menyebut ada permasalahan di dalam tubuh Bulog karena ketersediaan beras yang sangat minim tersebut.
“Ada persoalan soal stock ini kenapa ‘pas – pas an’. Sebab, kalau kita melihat realisasi serapan Bulog tahun 2014-2017, pada Januari 2016, 2, 16 juta ton turun 27 persen dibanding 2016. Lalu, April sampai Juni 2017 turun serapannya 34,26 persen, Agustus sampe November 2017 turun 18 sampai 60 persen. Lalu saat panen raya serapan hanya 42 persen padahal ideal 70 persen,” sebut Rieke.
Dengan kondisi demikian, Rieke pun mempertanyakan, apakah solusi dari kurangnya ketersediaan beras tersebut harus tetap menggunakan mekanisme impor atau memang ada yang harus dibenahi soal tata niaga Bulog.
“Bulog harus di audit secara keuangan dan menejemen. Jangan malah memutar balikan logika publik. Karena, persoalannya ada di daya serap Bulog yang minim bukan kita kekurangan stok beras,” pungkas Politisi PDIP ini.
Laporan: Muhammad Hafidh