KedaiPena.com – Ketua Umum Association of Carbon Emission Experts Indonesia (ACEXI), Lastyo Kuntoaji Lukito menyatakan selama setahun ini ACEXI telah bersinergi dengan berbagai pihak dari kementerian terkait pengelolaan karbon.
“Yang dilakukan ya berdiskusi dengan berbagai pihak dari pemerintah, berdasarkan kompetensi dari rekan-rekan yang ada di ACEXI. Kami ini hanya praktisi, yang ingin bisa berkontribusi dalam proses pembangunan pemerintah, yang ingin mengendalikan perubahan iklim dan pengembangan pengelolaan karbon,” kata Lastyo pada awak media di Auditorium Perpustakaan Nasional, Kamis (24/1/2025).
Ia menyatakan dalam upaya mendukung upaya pemerintah dalam mengembangkan pengelolaan karbon, ACEXI tak hanya meningkatkan kompetensi para anggotanya dan juga membantu penguatan ekosistemnya.
“Program kita ada tiga, penguatan ekosistem, melakukan sosialisasi untuk membangun awarenes dan pemahaman tentang apa sih pengelolaan karbon tersebut, serta memperkuat kompetensi dan melakukan sertifikasi profesi,” ungkapnya.
Lastyo menyatakan bahwa ACEXI terbuka untuk semua praktisi, termasuk pada pihak-pihak yang menyebarluaskan maupun mengedukasi tentang pengelolaan karbon ini.
“Tantangannya adalah bagaimana membuat standar dari pengelolaan karbon ini. Yang paling mudah adalah dengan mengadopsi yang sudah ada, lalu kita integrasikan dengan regulasi yang ada di Indonesia, baru dikeluarkan,” ungkapnya lagi.
Atau, pihak Indonesia bisa juga menciptakan yang baru berbasis rekognisi dari para pakar, ahli, hingga praktisi yang ada di Indonesia untuk membentuk suatu standar tertentu.
“Harapannya pada pemerintah, yang selalu di depan, adalah lebih terbuka tentang kita ini ada di mana dan mau kemana. Sehingga kita bisa support dan berkolaborasi,” kata Lastyo.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas ACEXI, Poempida Hidayatulloh menyatakan dalam konteks karbon, pemerintah dalam hal regulasi dan kebijakan sudah lumayan mengerucut pada titik yang benar.
“Hanya dalam konteks perjalanannya, ada beberapa hal yang belum terjadi konruensi. Masih jalan sendiri-sendiri,” kata Poempida.
Padahal dalam dunia transisi hijau, lanjutnya, harusnya berada dalam satu pemikiran yang holistik atau besar.
“Harusnya bareng-bareng gitu. Kalau jalan sendiri-sendiri, jadinya tidak optimal. Tapi, kami dari ACEXI mengapresiasi apa yang sudah dilakukan pemerintah hingga saat ini,” ujarnya.
Poempida menyatakan, yang perlu dilakukan saat ini menentukan cara yang bersifat sentralistik dan dikelola oleh satu lembaga khusus.
“Bisa lembaga di bawah presiden, untuk mengelola kepentingan yang cross-sectoral ini. Karena ini kan bukan hanya ranah KLH saja, tapi ada kehutanan, industri dan banyak lainnya. Nah, kalau ini tidak diawasi oleh lembaga yang lebih tinggi dari kementerian, ditakutkan akan ada isu salah-salahan atau tunjuk-tunjukkan atau munculnya ego sektoral,” ujarnya lagi.
Ia mengharapkan semua kebijakan dan regulasi bidang karbon ini bisa terkoordinasi dan terharmonisasi dengan baik.
“Bisa unit di bawah presiden, atau di bawah KSP mungkin. Atau lembaga baru atau semacam badan yang bisa memantau pengelolaan karbon ini. Kan dulu ada ide dari tim Pak Prabowo untuk membangun badan karbon di bawah presiden, itu kita dukung,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
