KedaiPena.Com- Koalisi Kawal Lingkungan Hidup Indonesia Lestari (Kawali) menuntut Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru untuk dapat mengusut mafia tambang dan oknum birokrat yang terlibat di dalamnya. Hal ini disampaikan Kawali dalam rangka memperingati hari Lingkungan Hidup Internasional kemarin.
Kawali sendiri menyoroti soal pemberian proper biru terharap perusahaan perusak lingkungan yakni PT Bara Alam Utama dan PT Sriwijaya Bara Priharum di Sumatera Selatan. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Kawali Sumsel melakukan aksi di depan kantor Gubernur Sumsel, Senin (6/6/2022).
“Kami mencatat, Pemberian Proper Biru terhadap perusahaan perusak lingkungan yakni PT Bara Alam Utama dan PT Sriwijaya Bara Priharum, menjadi catatan buruk dalam pemerintahan ini,” kata Koordinator Aksi Kevin dalam keterangan yang diterima.
Ia juga menilai, rekomendasi yang diberikan pemerintah provinsi seolah mengamini kerusakan lingkungan yang terjadi di Sumsel. Ia pun menagih, komitmen Gubernur Herman Deru.
“Sehingga kami mewakili masyarakat dan pecinta lingkungan meminta komitmen dan ketegasan Gubernur untuk mencabut Proper Biru kepada dua perusahaan itu sampai permasalahan lingkungan yang mereka lakukan selesai atau sanksi yang mereka terima dijalankan,” jelas Kevin.
Kevin mengungkapkan, Kawali juga menyoroti keberadaan korporasi yang kebal hukum seperti PT Musi Prima Coal dan kontraktornya PT Lematang Coal Lestari.
Keduanya, kata Kevin, meskipun telah mendapat sejumlah sanksi, masih tetap beroperasi mengeruk emas hitam dari Sumsel.
“Atas dasar itulah, patut diduga telah terjadi mal administrasi dan politik sandera, karena Pemprov Sumsel terkesan diam dan tidak berbuat apapun menghadapi rusaknya lingkungan akibat berbagai aktivitas pertambangan ini,” beber Kevin.
Kevin menerangkan, sampai saat pemerintah provinsi dan Gubernur terlihat diam dan tidak bereaksi ataupun memberi respon terhadap aspirasi Kawali.
“Aspirasi kawan lain pegiat lingkungan yang terus memperjuangkan kelestarian lingkungan untuk masyarakat Sumsel,” tegas Kevin.
Atas dasar itu pula, tegas Kevin, kawali Sumsel, merangkum tuntutan sebelumnya menjadi sebuah penilaian tegas dalam kepemimpinan Gubernur Herman Deru dan Wakil Gubernur Mawardi Yahya yakni rapor merah dalam kebijakan lingkungan.
“Rapor merah dalam kebijakan lingkungan,” pungkasnya.
Laporan: Hera Irawan
