KedaiPena.Com- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta dalam proses pemulihan ekonomi, tetap ada alokasi subsidi dan kompensasi untuk melindungi warga miskin. Hal ini lantaran masih banyak rakyat kecil membutuhkan bantuan dari negara akibat dampak pandemi COVID-19.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani merespons Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023.
“Karena itu kami menyambut baik rencana alokasi subsidi di RAPBN 2023 sebesar Rp 350 triliun yang difokuskan untuk subsidi pertalite dan listrik agar harga pertalite tidak naik dan tarif listrik untuk konsumen bawah tidak naik,” ucap Puan begitu ia disapa Sabtu,(21/5/2022).
Puan menegaskan, RAPBN 2023 juga harus meliputi program-program pengentasan angka kemiskinan dan pengangguran akibat pandemi Covid-19.
Selain itu, tegas Puan, tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan pun berdampak pada peningkatan harga komoditas global yang turut mendorong risiko peningkatan inflasi di dalam negeri.
“Sehingga harus ada upaya agar dunia usaha bisa kembali bergeliat. RAPBN tahun 2023 juga dimungkinkan akan menanggung sejumlah beban keuangan negara yang diakibatkan oleh perkembangan dan dinamika perekonomian global, khususnya yang terkait dengan minyak bumi,” kata eks Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) tersebut.
Dengan kondisi demikian, kebijakan fiskal RAPBN 2023 yang tersedia untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan nasional pun diharapkan dirancang secara cermat.
Ia juga mengingatkan agar Pemerintah memprioritaskan penuntasan program strategis nasional yang sedang berjalan.
“DPR akan terus memantau penguatan program pelayanan umum dalam urusan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, perumahan, ekonomi rakyat, dan penciptaan lapangan kerja,” pungkas Puan.
Laporan: Muhammad Hafidh
