RAPBN 2017 Tidak Realistis, DPR Siapkan Tandingan‎

KedaiPena.com – Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo telah membacakan nota keuangan RAPBN 2017 sehari sebelum hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945. 

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menilai, besaran target baik penerimaan maupun alokasi belanja dalam RAPBN 2017 dirasakan masih belum dan cenderung tidak realistis. 

Sebab, kata dia, target penerimaan sebesar Rp1.495,9 triliun dan belanja sebesar Rp2.070,5 triliun masih terlalu tinggi untuk direalisasikan. 

“Target penerimaan yang dipatok pemerintah mayoritas masih bergantung dari pajak, termasuk dari hasil ‘tax amnesty’,” ungkap politisi Gerindra ini saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (19/8,). 

Namun faktanya, kata dia, hasil ‘tax amnesty’ sampai saat ini masih jauh dari harapan. 

“Bayangkan saja, hasil ‘tax amnesty’ yang sudah sebulan lebih, baru terkumpul Rp1,8 triliun. Bandingkan dengan pre order HP Samsung Galaxy Note 7 yang dalam 2 hari bisa sampai Rp2 triliun,” sindir Ketua DPP Partai Gerindra ini. 

Heri juga mengungkapkan, bahwa belanja pemerintah dalam RAPBN 2017 juga akan lebih banyak tersedot pada belanja rutin dibanding pembangunan infrastruktur. 

“Orientasi seperti itu mengancam pelaksanaan program-program penguatan ekonomi rakyat dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan yang masih ada di angka 28 juta orang,” tandas Legislator dapil Jabar IV ini. 

Belum lagi, pengentasan kesenjangan yang saat ini sudah mencapai hampir 50 persen.‎ Selanjutnya, kata dia lagi, yang membuat heran dalam nota RAPBN 2017 yang disampaikan Jokowi adalah tingginya target capaian pemerintah, tapi ditopang dengan alokasi belanja yang lebih rendah. 

“Ini kan kurang masuk akal sehat. Dan kondisi itu, bisa mengganggu kredibilitas dan trust atas postur APBN yang ada,” tegas Heri. 

Menurutnya, postur APBN sepertì itu tidak akan mengubah banyak hal. ‎Karena, Defisit yang hampir 3 persen, yang dibiayai utang hanya akan tersedot pada pembangunan infrastruktur yang bermakna sempit. 

Dan, pemerintah sepertinya menihilkan makna infrastruktur sebagai pembangunan ketahanan ekonomi, daya beli, dan SDM.

“Sebab itu, kita perlu mempertimbangan ide dan masukan tentang perlunya postur APBN alternatif (tandingan) yang lebih berorientasi pada pembangunan ketahanan ekonomi rakyat yang riil sesuai konstitusi. Kembali ke jalan-jalan pembangunan kerakyatan yang benar-benar mengerti apa yang dibutuhkan rakyat, bila perlu DPR siapkan RAPBN tandingan biar masyarakat tahu mana yang lebih realistis,” tegas Heri.‎

(Prw/Apit)‎