KedaiPena.Com – Pemerintah indonesia mengganggarkan dana hingga Rp1 triliun untuk menyukseskan pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Bali, 2018 mendatang.
Total biaya tersebut akan diambil dari kementerian-kementerian terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pehubungan.
“Acara itu bakal dihelat 8 sampai 14 Oktober 2018 di Bali. Sekitar 15 Ribu orang plus rombongan tamu bakal hadir. Sidang Tahunan IMF dan World Bank 2018 dilaksanakan tak lama sebelum Asian Games 2018, selisihnya sekitar sebulan lebih sedikit saja. Plus ada Pilkada Serentak 2018 pula,” ungkap Direktur FITRA Sumut, Rurita Ningrum melalui yang diterima KedaiPena.Com, Kamis (4/5).
Rurita menyebut, rencana meeting Presiden dengan IMF dan World Bank tahun 2018 tersebut perlu dipertimbangkan karena berbagai alasan.
“Secara substansi, posisi tawar Indonesia sebagai Host Country belum jelas. Agenda meeting Presiden dengan IMF dan World Bank tahun 2018 belum jelas. Sosialisasi ke Publik tidak ada. Hal ini jelas merugikan publik karena trauma kebijakan IMF dan Worldbank yang kadang justru merugikan ekonomi Indonesia. Seperti BLBI, itu adalah saran IMF yang justru memperparah krisis (Rizal Ramli,3/5/2017),” kata Rurita.
Alasan lain, lanjut Rurita, munculnya kekhawatiran ada intervensi ekonomi politik Indonesia menjelang Pemilu 2019.
“Menurut Pramono Anung (3/3/2017), suasana 2018 juga bakal sarat perbincangan politik menyongsong Pilpres 2019. Pramono memperkirakan akhir 2018 bakal diisi dengan isu soal capres dan cawapres. Jadi, pada bulan Oktober itu sudah ada gambaran siapa yang akan menjadi calon presiden dan wakil presiden. Sehingga dengan begitu padatnya kegiatan, sekaligus ini menjadi tantangan, sekaligus bisa menjadi promosi,” kata Rurita mengutip pernyataan Pramono Anung.
Menurut Rurita, kondisi ini tentu mencurigakan terkait agenda yang akan dibicarakan. Menjelang pemilu pertemuan ini sensitif terkait dengan arah kebijakan ekonomi politik Indonsia dan posisi geopolitik Indonesia di dunia. “Jadi kita harus punya agenda masyarakat Indonesia dulu, tidak hanya diputuskan elit pemerintah,” pungkasnya.
Terkait anggaran yang akan menyedot dana sebesar Rp2 triliun, Rurita membeberkan, selain agenda meeting, pemerintah juga akan memfasilitasi liburan kepada para peserta. Pemerintah akan menyiapkan destinasi wisata bagi rombongan peserta acara itu.
“Nah, tentu dengan pertimbangan substansi, pertimbangan apa yang akan dihasilkan nanti, dan dengan kondisi APBN kita yang terus defisit. Maka, anggaran Rp1 T sangat memboroskan uang negara,” tegas Rurita.
Lebih jauh Rurita mengungkapkan, saat Pemerintah arab ke Indonesia, mereka membiayai biaya perjalanan senilai Rp250 Miliar. Dengan timbal balik investasi Rp89 Triliun. Sementara itu, menurut dia, menghabiskan dana sebesar Rp2 Triliun dalam pertemuan itu, Indonesia sebaliknya tidak akan mendapat infestasi, melainkan pembengkakan hutang luar negeri dengan menggadaikan APBN dan Aset negara termasuk BUMN.
Padahal, tambah Rurita, hutang Indonesia tahun 2017 per Januari sudah sebesar Rp4.274 Triliun rupiah.
“Utang Pemerintah terhadap World Bank dan IMF sudah sangat memiskinkan. Untuk itu, dengan agenda yang tidak jelas, dengan trackrecord IMF yang memperburuk krisis dan lahirnya BLBI, dan dengan dana yang sangat besar maka FITRA dan 13 jaringan diseluruh Indonesia menegaskan, lebih baik batalkan agenda meeting Presiden-IMF dan World Bank di Bali tahun 2018,” tegas Rurita.
Laporan: Dom
