KedaiPena.Com– Keterlibatan Partai Cokelat atau parcok dalam pemenangan kanditdat di Pilkada serentak 2024 santer terhembus akhir-akhir ini. Bahkan istilah Partai Cokelat turut disebut Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sebagai pemenangan kandidat tertentu pada Pilkada serentak 2024.
Istilah Partai Cokelat (parcok) turut disinggung Komisi I DPR RI saat menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Agus Subiyanto, Senin,(25/11/2024). Ialah Anggota Komisi I DPR RI Fraksi NasDem Yoyok Riyo Sudibyo yang menyinggung dalam rapat tersebut.
Rapat Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI memiliki dua agenda. Dua agenda itu antara lain ialah soal rencana program 100 hari kerja Menhan dan kesiapan Pilkada serentak 2024 yang masa pencoblosannya berlangsung 27 November 2024.
Yoyok awalnya menyinggung soal netralitas TNI dalam pesta demokrasi. Yoyok mengakui, netralitas TNI dalam setiap perhelatan pesta demokrasi sudah tidak ada duanya. Saking netralnya, bahkan personel TNI takut dan segan untuk mendekat ke TPS.
“Netralitas TNI ini, ini saya sampaikan pimpinan, ini udah tidak ada duanya. Netralnya luar biasa. Saking netralnya, mendekat tempat TPS saja takut,” kata Yoyok.
Yoyok juga menyoroti beberapa poin penjelasan dari Panglima TNI terkait dengan netralitas di Pilkada 2024. Yoyok mengulas pemaparan Panglima TNI terkait upaya menjaga netralitas TNI dalam Pilkada serentak 2024.
“Ini beberapa poin pak yang bapak tadi sampaikan, upaya mitigasi konflik, penguatan penegakan hukum, tegas terhadap penyimpangan pelaksanaan Pilkada seperti money politic, black campaign,” tegas dia.
Meski demikian, ia mengingatkan, jika demorkasi di Indonesia sudah sangat brutal dalam tanda kutip. Dalam momen itulah Yoyok menyinggung soal ramai Partai Cokelat atau parcok yang sedang dibahas oleh media massa hingga media sosial.
“Pak, sekarang itu zaman demokrasi Indonesia yang sekarang demokrasi yang terjadi sekarang kan kita ngerti semua, pak. Bagaimana dalam tanda kutip brutalnya. Di media ini yang lagi kenceng-kenceng nya ini pak, katanya ada partai baru, apa partai baru, partai cokelat. Gak mungkin kalau kita gak tahu kok,” tegas Yoyok.
Atas kondisi demikian, Yoyok berharap, TNI mengambil sikap apabila melihat adanya penyimpangan dalam Pilkada serentak 2024. Yoyok meminta, sikap tegas Panglima TNI Agus Subiyanto bila memang ada penyimpangan di dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah 2024.
“Kalau misalkan di depan mata ngelihat ada penyimpangan, apa UU TNI yang bisa dipegang, tangkap pak. Negara ini kebetulan aja sekarang ini seluruh pimpinan yang ada harus keluar dari permainan politik, pak. Saya harapkan ke depan TNI mengambil peran lebih lagi pak untuk menjaga netralitas dan pemilu atau pemilihan yang jurdil,” ungkap Yoyok.
Yoyok memahami, jika netralitas TNI dalam politik merupakan netralitas untuk negara. Namun, kata Yoyok, TNI tidak bisa berdiam diri jika proses dalam mencetak pimpinan melalui demorkasi ini malah melahirkan pimpinan yang tidak benar.
“Tapi kalau pencetakan pimpinan” melalui demokrasi ini melahirkan pimpinan yang gak bener, mau sampai kapan? 2/3 dari kepala daerah yang ada di Indonesia itu ketangkap hukum lho pak. 2/3-nya, sisa 1/3 aja karena belum atau mungkin karena gak keambil. Lah ini sampai kapan TNI netral itu sampai kapan? Kalau netral dalam artian pilihannya silakan,” tandas Yoyok.
Laporan: Muhammad Rafik
