KedaiPena.Com- Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat, Rachland Nashidik memberikan analisisnya terkait dengan sikap PDI Perjuangan (PDIP) capres nomor urut 02 Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Rachlan menyampaikan analisnya di akun X pribadi miliknya @rachlannashidik, Senin,(5/2/2024).
Rachland awalnya menuliskan soal hipokrit PDIP yang dimana pada Pemilu 2009 Megawati Soekarnoputri bersama dengan Prabowo Subianto (Mega-Pro). Dalam cuitan tersebut, Rachland mengungkapkan saat itu Mega-Pro menghadapi pengkritik dengan tangan besi.
Hipokrit merupakan kemunafikan adalah secara terbuka menyatakan memiliki sikap atau bertingkah laku tertentu, tetapi kemudian bertindak dengan cara yang tidak konsisten dengan sikap atau tingkah laku tersebut.
“Hipokrit! Adalah PDIP yang pada Pemilu 2009 menarik Prabowo jadi Cawapres Mega. Koalisi dinamai “Mega-Pro”. Dan mereka menghadapi pengeritik dengan tangan besi: siapa berani mengutak-atik kehadiran Prabowo dalam koalisi ini diancam akan diadukan ke Polisi,” kata Rachland seperti dikutip Kedai Pena.
Rachland melanjutkan, selepas Pilpres 2019 kader PDIP bernama Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan Presiden RI menarik masuk Prabowo ke dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan RI. Keputusan Jokowi tersebut, Rachland, diamini PDIP dan tidak pernah tolak.
“Lepas Pilpres 2019, adalah Kader PDIP bernama Joko Widodo, yang menarik masuk Prabowo ke dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan. Keputusan Presiden Jokowi ini diamini PDIP. Minimal tidak pernah ditolak,” beber Rachland.
Rachland menduga serangan bertubi-tubi PDIP ke Prabowo lantaran kader terbaiknya yakni Presiden Jokowi memalingkan muka dari partai besutan Megawati Soekarnoputri. Rachland menilai, sikap kritis PDIP ke Prabowo bukan karena peduli pada nasib perlindungan hak asasi manusia (HAM).
“Lha kok sekarang PDIP menyerang Prabowo? Simpel: Karena Jokowi memalingkan muka dari PDIP dan tak mendukung Ganjar — bukan karena peduli pada nasib perlindungan hak-hak asasi manusia. Coba saja uji: nanti bila Ganjar kalah, dia akan ikut acara Kamisan di depan Istana?,” ungkap Rachland.
Rachland menuturkan, bahwa PDIP juga tidak bisa mengklaim jejak jasa dalam perlindungan hak-hak asasi manusia di Indonesia. Pasalnya, lanjut Rachland, sampai hari ini rakyat Aceh tak bakal melupakan bahwa Megawati merupakan sosok yang memerintahkan darurat militer di 2023.
“Lagipula, PDIP tak bisa mengklaim jejak jasa dalam perlindungan hak-hak asasi Manusia di Indonesia. Sampai hari ini, rakyat Aceh tak bakal lupa: adalah Mega yang memerintahkan darurat militer, 2003. Padahal, sebagai Presiden yang dinobatkan pada masa reformasi, harusnya dia memeluk nilai berbeda dari Soeharto,” ungkap Rachland.
Rachlad meminta masyarakat juga tidak melupakan kasus terbunuhnya aktivis HAM Munir dan mantan ketua Presidium Dewan Papua (PDP) Theys Eluai yang terjadi saat kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.
“Jangan juga dilupakan, Munir dan Theys Eluai dibunuh pada masa Mega masih berkuasa,” beber Rachland.
Rachand pun mendesak agar semua pihak tidak memberikan PDIP mencuri keuntungan politik dari tabir kepalsuan seolah mereka adalah pahlawanan kemanusian.
“Dengarkanlah teriakan para korban past human right abuses. Tapi jangan biarkan PDIP mencuri keuntungan politik dari tabir kepalsuan seolah mereka adalah pahlawan kemanusiaan,” pungkasnya.
Diketahui serangan soal urusan HAM kepada Prabowo Subianto terjadi setelah calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dalam debat kelima Pilpres 2024, Minggu,(4/2/2024). Dalam kesempatan itu, Ganjar
mengaku sependapat dengan Presiden Joko
Widodo untuk tidak memilih calon presiden yang melanggar hak asasi manusia (HAM), berpotongan diktator, hingga punya rekam jejak masalah korupsi.
Ganjar mengatakan, pesan itu disampaikan Jokowi lima tahun lalu saat menjadi calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
“5 tahun yang lalu dalam debat capres 2019, saya tim kampanye Joko Widodo, beliau menyampaikan dan kita diingatkan untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter, dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM,” kata Ganjar dalam debat kelima Pilpres 2024, Minggu (4/2/2024).
Laporan: Muhammad Lutfi
