KedaiPena.Com – Sejumlah pihak menyayangkan langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang justru kembali menerapkan PPKM Mikro pasca pelonjakan kasus corona atau covid-19 di tanah air.
Padahal seharusnya, Kepala Negara segera mengambil tindakan untuk memberlakukan karantina wilayah secara total atau lockdown nasional guna menekan angka kasus infeksi covid-19.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah menilai, memang perlu adanya semacam mobilisasi agar rakyat dapat taat dan disiplin protokol kesehatan. Hal ini, diperlukan agar penyebaran covid-19 bisa segera dihentikan.
“Adapun pro dan kontra lockdown atau non lockdown ini, begini tidak semua daerah bisa menerapkan istilah lockdown di daerahnya. Berbagai faktor menyertai disana tentu harus dipertimbangkan,” kata Najib, Kamis, (24/6/2021).
Najib menegaskan, jika kunci dari penyelesaian permasalahan pandemi ini dengan displin protokol kesehatan. Oleh sebab itu, kata Najib, sebaiknya saat ini semua pihak dapat segera menghentikan perdebatan yang tidak penting.
“Menurut hemat saya kita perlu sedikit menghentikan perdebatan yang tidak penting, kita bekerja saja segera turun ke masyarakat apa yang bisa kita lakukan, kita laksanakan. Janganlah dalam situasi seperti begini energi kita habis hanya memperdebatkan sesuatu yang kemudian tidak ada solusinya” tegas Najib.
Najib menekankan, jika penanganan covid-19 ini adalah kunci dari pemulihan ekonomi. Najib mengatakan, jika pertumbuhan atau angka kasus covid-19 ini terus meningkat, maka pemulihan ekonomi ini juga akan terhambat.
“Saya pikir PPKM Mikro ini adalah solusi di dalam menangani penyebaran covid, PPKM ini lebih ke skala mikro bisa ada di beberapa daerah dan tentu tidak mengorbankan aspek ekonomi dan lainnya,” tegas Najib.
Meski demikian, lanjut Ketua DPP PAN ini, tetap diperlukan langkah-langkah yang lebih inovatif dalam penerapan dan pelaksanaan PPKM Mikro.
“Ada beberapa yang di rasa kurang bisa diperbaiki lagi. Jadi kreativitas kepala daerah juga dibutuhkan dalam hal ini.
Kita paham anggaran ini memang di dalam kondisi yang tidak memadai sehingga kita menerapkan kebijakan itu implikasinya anggaran. Jadi inovasi, kreativitas memang diperlukan,” tandas Najib.
Laporan: Sulistyawan
