KedaiPena.Com – Presiden Joko Widodo ‎berharap 245 proyek infrastruktur pemerintah bisa selesai pada 2019. Namun, hingga triwulan ke tiga tahun 2017 proyek strategis nasional tersebut hanya berkembang 9 persen.
Anggota Komisi V DPR RI Nizar Zahro mengakui bahwa mega proyek senilai 104 triliun yang dicanangkan pemerintah sejak tahun 2014 lalu itu menimbulkan efek domino. Sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat dan daya jual beli masyarakat turun.
“Satu sisi kita bangun infrastruktur agar semua menikmati, tapi satu sisi ekonomi kita lemah. Buktinya, matahari (ritel) banyak yang tutup,” ujar Nizar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9).
Menurut dia, seharusnya kementrian perdagangan tahu berapa pasar yang mengakibatkan daya beli melemah. Ia menilai, uang yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur tidak bergeser ke pertumbuhan ekonomi.
“Cuma infrastruktur aja. Ini peringatan untuk pemerintah agar infrastruktur tidak digenjot lagi tapi dialihkan ke pertumbuhan ekonomi dibawah. Lebih ke ekonomi produktif,” katanya.
Karena daya beli masyarakat yang rendah, kata Nizar, maka membangun infrastruktur bukan menaikkan daya beli, malah mematikan masyarakat.
“Sampai hari ini infrastruktur enggam sampai 11 persen. Kecuali jalan tol ya. Karena sudah lama. Prinsip serapan rendah karena ada kekhawatiran dari investor, karena laporan keuangan di lembaga luar negeri posisi negara kita terlemah di asia tenggara. Maka pembangunan infrastruktur yang 204 T tadi tidak membawa dampak yang signifikan,” katanya.
“Saran saya kalau pemerintah mau, infrastruktur di stop. Pindahkan ke ekonomi kerakyatan. Jangan bernafsulah. Siapa sih yang nikmati infrastruktur? Cuma 10 persen penduduk. Mendingan buat UMKM,” jelas politisi Gerindra ini.
Nizar menambahkan, hingga saat ini banyak sekali proyek yang mangkrak. Di antaranya, proyek umbulan, PDAM di Pasuruan Jawa Timur, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dan MRT. “Apalagi KAI minta PMN Rp3,5 triliun dan di 2018 minta lagi Rp3,5 triliun,” katanya.
Laporan: Muhammad Hafidh
