KedaiPena.Com – Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono menyarankan agar proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung dapat dilakukan audit terlebih dahulu sebelum diberikan pembiayaan.
Hal ini menurutnya penting agar tidak ada penyalahgunaan investasi hingga mengakibatkan pembengkakan dan memberatkan APBN.
Hal itu disampaikan Ibas sapaanya menyoroti keputusan Presiden Jokowi meneken Perpres Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta- Bandung.
Terdapat sejumlah poin utama yang terdapat dalam revisi beleid tersebut. Yang menjadi sorotan salah satunya ialah proyek Kereta Cepat Jakarta- Bandung kini bisa didanai oleh APBN.
‘’Fiskal negara tidak bisa terus menerus terlalu banyak hanya untuk PMN. Harus juga dihitung cost dan benefit-nya bagi BUMN. Semoga tidak semakin dalam. Jangan sampai besar pasak daripada tiang agar dapat dicapai keimbangan fiskal antar generasi,’’ tegas Ibas sapaanya dalam keterangan tertulis, Senin, (11/10/2021).
Selain itu, Ibas juga mempertanyakan perencanaan jangka panjang pemerintah dalam pembangunan infrastruktur.
‘’Saya ingin bertanya apakah pemerintah tidak punya perencanaan jangka panjang seperti Masterplan Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi atau MP3EI? Memang berganti nama tapi hingga saat ini masih dipakai. Lalu apakah pemerintah punya fiskal dengan kemampuan besar? Kita tidak hanya butuh roadmap, tapi kita butuh roadmap yang berkelanjutan agar semua program terlaksana,’’ kata Ibas, politisi muda Partai Demokrat itu.
Meski demikian, Lanjut Ibas, impian menjadi negara maju harus tetap disertai dengan sikap mawas diri dan penuh perhitungan.
Ibas bahkan mengaku, ingin melihat Kita presiden Jokowi banyak melakukan kegiatan ceremony melakukan gunting pita untuk meresmikan program proyek infrastruktur.
“Khuusnya program-program prioritas. Untuk kereta cepat, juga harapannya akan cepat selesai. Walau terdapat banyak pro-kontra terkait proyek ini, namun jika bisa cepat selesai, saya yakin masyarakat akan senang. Hanya saja, dalam pelaksanannya tetap perhatikan rencana jangka panjang, dan jangan sampai muncul preseden-preseden ‘pokoknya harus jadi’. Pikirkan agar tidak ada yang dilanggar hanya karena kurang perhitungan,’’ pungkas Ibas.
Laporan: Muhammad Lutfi
