KedaiPena.Com- Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mempertanyakan sikap Menhan Prabowo Subianto yang menyampaikan Proposal Perdamaian untuk Ukraina dan Rusia dalam International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue ke-20, Sabtu (3/6/2023) lalu.
Pasalnya, proposal yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Gerindra tersebut ditolak mentah-mentah Kementerian Pertahanan Ukraina dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Ukraina. Atas dasar itu, Hasanuddin berharap, Kementerian Luar Negeri RI dapat melakukan konsolidasi terkait hal itu.
“Image-nya jadi kurang baik. Pertama, dianggap tidak tahu lapangan,” kata Hasanuddin dalam Rapat Kerja dengan Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6/2023).
Tak hanya itu, kata Hasanuddin, konsolidasi dari kementerian dan lembaga terkait diperlukan supaya poin yang disampaikan dalam forum tersebut sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sekaligus dekat dengan realita yang terjadi saat ini.
“Kita masuk pada ranah-ranah yang sesungguhnya kurang tepat dan itu sangat merugikan politik luar negeri kita,” pungkas TB seperti dikutip dari dpr.go.id ini.
Dalam kesempatan tersebut, Hasanuddin menekankan adanya upaya peningkatan anggaran penegakan hukum. Pasalnya, berdasarkan informasi yang diterima, diketahui anggaran penegakan hukum dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Luar Negeri tahun 2024 hanya sebesar Rp7,5 miliar.
Sebab itu, ia berharap pembahasan peningkatan anggaran, salah satunya pada tersebut bisa dibahas lebih lanjut usai Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pada 16 Agustus mendatang.
“Nanti kesempatan yang lebih detail setelah pidato Presiden pada tanggal 16 Agustus. Sehingga kita bisa diskusi lebih lanjut soal penegakan hukum mengapa hanya Rp7,5 miliar, yang lain-lain nanti kita (juga) diskusikan,”‘pungkas Hasanuddin.
Sebelumnya, Pemerintah Ukraina dilaporkan telah menolak proposal perdamaian dengan Rusia yang ditawarkan oleh Prabowo Subianto. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov menilai proposal perdamaian yang ditawarkan Prabowo merugikan negaranya.
“Kedengarannya (proposal ini) seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia. Kami tidak butuh mediator ini datang kepada kami (dengan) rencana aneh ini,” kata Rezkinov, dilansir media Ukraina, Ukrinform.
Alih-alih berdamai, Presiden Ukraina akhir pekan lalu menyatakan, angkatan bersenjata Ukraina saat ini telah siap memulai serangan balasan. Namun, ia mengakui, serangan balasan tersebut kemungkinan akan sangat merugikan Ukraina.
“Saya tidak tahu berapa lama yang dibutuhkan (untuk memulai serangan balasan). Jujur, hal itu bisa dengan cara berbeda, cara yang sangat berbeda. Tetapi, kami akan melakukannya,” katanya dalam wawancara dengan Wall Street Journal.
Laporan: Tim Kedai Pena
