KedaiPena.Com – Praktisi dan pemerhati transportasi logistik Bambang Haryo menilai bahwa implementasi dari program tol laut yang menjadi gagasan besar Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melenceng jauh dari tujuan dan gagasan awal .
Menurut Bambang begitu ia disapa tol laut yang seharusnya digunakan untuk mengangkut 11 kebutuhan komoditas pokok saat ini malah digunakan untuk mengangkut kepentingan komersial semisalnya barang-barang elekoronik.
“Komoditas yang diangkut tol laut sebagian besar bukan komoditas kebutuhan pokok yang harus dibutuhkan masyarakat tapi mereka lebih banyak mengangkut untuk kepentingan komersial misalnya barang-barang elektronik dan lain-lain. Ini tidak boleh,”ujar Bambang kepada wartawan, Selasa (19/11/2019).
Bambang mengingatkan bahwa salah satu gagasan awal dibuatnya program tol laut ini adalah untuk mengakomodir sejumlah kebutuhan pokok ke daerah-daerah pelosok. Hal itu juga telah sesuai dengan UU perdagangan soal 11 komoditas pokok yang harus dipenuhi untuk daerah di Indonesia.
“Tol laut ini kan tugas bersama antara Kementerian Perhubungan sebagai pelaksana tol laut terus juga yang terpenting ada tugas dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindutrian, serta Kementerian Pertanian. Dalam antisipasi barang-barang pokok yang dibutuhkan daerah jadi tiga kementerian, khususnya pertanian. karena yang dibutuhkan itu yang diangkut tol laut adalah 11 kebutuhan pokok, 11 komoditas pokok yang dibutuhkan sesuai dengan UU perdagangan ada 11 komoditas yang harus dipenuhi untuk daerah,” tegas Bambang.
Politikus Partai Gerindra ini menambahkan program tol laut juga gagal membuat sejumlah komoditas tersebut menjadi murah. Hal tersebut lantaran pemerintah tidak melakukan kontrol secara penuh terkait dengan program tol laut ini.
“Misalnya pun mengangkut kebutuhan pokok itu pun harus jelas dia dibutuhkan sampai di sana untuk wilayah mana, jumlahnya, harganya. Karena harga komoditas ini harus lebih murah dari komoditas yang diangkut tidak menggunakan tol laut. Tapi ternyata begitu sampai tempat tujuan dari masing- masing kota yang jadi wilayah tersebut itu, dijualnya ke mekanisme pasar. Dan pemerintah tidak ada yang mengetahui, dia jual ke wilayah dan daerah mana,” ungkap Bambang.
Tidak hanya itu, tegas Bambang, pemerintah juga tidak melakukan kontrol terhadap harga dan kualitas dari ketersediaan sejumlah komoditas tersebut. Semua kembali dilepaskan kepada mekanisme pasar.
“Tidak ada kontrol, begitu saja dilepas ke mekanisme pasar. Sehingga kota provinsi yang dilewati tol laut dan yang tidak dilewati tol laut ternyata harga komoditasnya malah banyak yang lebih murah yang tidak dilewati tol laut. Karena yang tol laut itu komoditasnya dilepas ke mekanisme pasar, sama saja bohong,” imbuh Bambang.
Padahal, lanjut Bambang, program tol laut ini dibuat dengan menggunakan uang pajak dan subsidi dari rakyat. Namun, ternyata tol laut ini tidak membawa manfaat untuk masyarakat.
Belum lagi, tegas Bambang, soal jadwal tol laut yang ada yang tercantum sering tidak nyambung dengan pemberangkatan dari kapal atau komoditas tersebut. Hal ini ditemui di sejumlah tempat tol laut.
“Jadi gagasan Pak Jokowi tentang tol laut tidak sampai, sudah lima tahun tidak sampai. Sampai detik ini tidak sampai,” tandas Bambang.
Laporan: Muhammad Lutfi
