KedaiPena.com – Langkah pemerintah untuk memasukkan program makan siang gratis dalam ranangan APBN 2025 dinilai terlalu terburu-buru.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menyatakan tidak memahami alasan pemerintah untuk buru-buru melaksanakan program makan siang gratis.
Ia menjelaskan ada risiko bantuan ini akan salah sasaran. Karena pemerintah belum memiliki data valid mengenai siswa-siswa yang menerima makan siang gratis.
“Bansos untuk penduduk miskin yang pendataannya sudah lama itu pun masih sering tidak tepat sasaran, apalagi makan siang gratis yang belum ada pendataannya secara riil,” kata Faisal, Selasa (27/2/2024).
Ia menyampaikan ada risiko moral hazard dalam eksekusi program makan siang gratis juga besar.
“Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan skema penyediaan, distribusi hingga distribusi program makan tersebut,” ungkapnya.
Faisal juga mengaku meragukan multiplier effect program ini untuk perekonomian dalam negeri. Sebab, banyak bahan makanan Indonesia masih berasal dari impor.
“Karena pakai bahan impor maka risiko impor meningkat, multiplier effectnya jadi tidak ada di dalam negeri kalau kita impor,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
