KedaiPena.Com – Ada mafia kama di Kementerian PUPR yang Hambat  pembangunan proyek infrastruktur yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo selama ini. Hal itu berpengaruh pada percepatan pertumbuhan Ekonomi nasional yang setiap tahun dicanangkan pemerintah.
Demikian dikatakan oleh, Wakil Ketua Umum Partai Gerinda Arief Poyuono di Jakarta, Kamis (5/1).
Menurutnya, pembangunan proyek Infrastruktur seperti jalan tol sepanjang 1000 km, jalan perbatasan antar negara, satu juta pembangunan rumah, 49 waduk semuanya mangkrak di bawah pimpinan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono
“Penyebab mangkraknya proyek proyek tersebut disebabkan karena adanya dugaan pratek permafiaan di kementerian tersebut dengan modus operandi pencaloan proyek-proyek pembangunan infrastruktur,” jelas dia.
Arief pun menduga, para mafia lama di PU yang bangkit di era Basuki Hadi Muljono, banyak melakukan pengaturan penempatan satker-satker dankepala balai di daerah daerah untuk mengatur dan mengelola anggaran Kementerian PUPR.
“Hal itu untuk memuluskan paket-paket proyek di PUPR untuk para mafia PU di daerah berprofesi sebagai kontraktor,” geram Arief.‎
Arief menambahkan, serapan anggaran Kementerian PUPR yang hampir 90 persen tapi ‘output’ yang dihasilkan tidak sesuai.
“Ini artinya ada kebocoran anggaran di PUPR ,hal ini dibuktikan dengan banyak pesakitan dari operasi tangkap tangan di PUPR oleh KPK,” tutur dia.
“Padahal yang diharapkan dari proyek pembangunan infrastruktur bisa menciptakan lapangan kerja baru dan menyerap angkatan kerja baru di sektor infrastruktur. Namun ini tidak berhasil,” sesal Arief.
Karena itu, dia menyarankan agar Menteri PUPR sebaiknya menjadi salah satu menteri yang layak direshuffle. Dan juga Menteri PUPR harus diperiksa dalam membongkar kasus gurita korupsi Damayanti yang sedang ditangani KPK.‎
“Ada dugan komunikasi antara Damayanti dan Menteri PU. Jadi itu harus dilakukan agar semua ini menjadi terang benderang terkait kasus suap di kementerian PUPR,” pungkas dia.
Laporan: Muhammad Hafidh
Foto: Istimewa‎
