KedaiPena.Com – Desa Wisata Institute melakukan survei cepat mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap desa wisata di Indonesia. Survei cepat ini dilakukan dari tanggal 15 sampai dengan 20 April 2020.
Adapun kegiatan ini merupakan survei lanjutan Desa Wisata Institute yang pernah dilakukan sebelumnya pada putaran pertama tanggal 2 sampai dengan 8 April 2020.
Pendiri dan Koordinator Bidang Pemasaran Desa Wisata Institute, Hannif Andy Al Anshori mengatakan, tujuan dilakukan survei cepat untuk melihat dan memetakan program yang diharapkan oleh para pengelola desa wisata baik di masa pandemi maupun pasca pandemi Covid-19.
Survei cepat ini, lanjut Hanif sapaannya, dilakukan terhadap 70 responden desa atau kampung wisata yang terletak di 30 kabupaten kota dari 8 provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Dampaknya jelas secara ekonomi karena ada sekitar 11% masyarakat desa yang bergantung pada pariwisata,” kata Hanif, Selasa, (12/5/2020).
Dari survei tersebut, Hanif menyoroti,
program bantuan ke desa wisata yang belum 100% dapat diwujudkan dan diterima langsung oleh pengelola dan masyarakat desa wisata.
“Namun demikian, yang kami amati juga di lapangan, sudah ada desa-desa wisata yang menerima bantuan,” ungkap Hanif.
Hanif melanjutkan, bantuan terhadap desa wisata belum merata. Meski ada beberapa desa wisata yang sudah menerima bantuan.
“Yang pertama terkait pada kesehatan masyarakat dan penanganan Covid-19. Di poin ini, sudah ada beberapa desa wisata yang menerima fasilitasi peralatan dan bantuan alat untuk kebersihan destinasi, seperti wastafel, sabun, dan lainnya,” jelas Hanif.
“Sedangkan untuk bantuan yang kami amati di lapangan (Jogja), sudah ada pendataan dan juga bantuan sembako yang disalurkan melalui Dinas Pariwisata provinsi,” sambung Hanif.
Hanif melanjutkan, sedangkan untuk ketiga program mitigasi Presiden Jokowi kepada industri pariwisata, yakni perlindungan sosial, realokasi anggaran hingga stimulus ekonomi bagi pelaku usaha dunia pariwisata, sudah tepat.
“Tentu sudah tepat. Saya sebutkan lagi ya. Satu, program perlindungan sosial bagi pekerja pariwisata. Dua, realokasi anggaran di Kemenpar untuk kegiatan padat karya atau lainnya. Dan ketiga, stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” papar Hanif.
“Kalau 3 langkah mitigasi ini diturunkan ke program Kemenparekraf, tentunya sudah tepat,” ungkap Hanif.
Hanif menekankan, bahwa saat ini masyarakat desa hanya tinggal menunggu momen penerapan dari ketiga program Jokowi untuk sektor pariwisata tersebut.
“Dari 3 pokok langkah mitigasi yang diarahkan pak Presiden untuk sampai ke daerah-daerah yang terdampak, khususnya kepada sektor pariwisata,” tandas Hanif.
Laporan: Muhammad Lutfi
