KedaiPena.Com – Terdapat beberapa persoalan mendasar dari karut-marut tata kelola lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) di Indonesia.
Persoalan ketimpangan pemanfaatan sumber daya alam yang menjadi dasar dari persoalan-persoalan lingkungan hidup dan sumber daya alam.
Demikian dikatakan Prof Hariadi Kartodiharjo, Penulis Buku “Di Balik Krisis Ekosistem” dalam sebuah diskusi di Jakarta, ditulis Selasa (21/12/2021).
“Termasuk soal-soal politik tata ruang perizinan dan infastruktur,” tegas dia.
Ada ‘institusional corruption‘ yang merupakan peran lembaga, bukan orang per orang terkait praktik-praktik dan sistem yang korup dalam pemanfaatan tata ruang dan sumber daya alam.
Adanya tekanan-tekanan nyata dari perusahaan yang beroperasi mengeksploitasi sumber daya alam di daerah dengan didukung oleh militer dan paramiliter setempat sering menjadi hambatan bagi kepala daerah dalam menjalankan program aksi penyelamatan lingkungan hidup di daerah.
“Termasuk perizinan-perizinan ekstraktif yang kini menurut UU Omnibus Law telah menjadi wewenang pemerintah pusat sehingga daerah menjadi tidak berdaya,” sambung dia.
Lingkungan hidup banyak sekali terkait dengan “hukum alam”. Hutan lindung jika dirusak oleh siapapun, pasti akan memberikan dampak kerusakan berupa bencana alam yang luar biasa.
“Sehingga dari situ perlu keputusan pasti dan bukan hanya persoalan negosiasi politik,” lanjut dia.
Tetapi, arah politik lingkunan hidup semakin melonggarkan pemanfaatan eksploitasi sumberdaya alam dengan alasan adanya proyek strategis nasional 2021. Namun sayangnya tidak pernah terlihat proyek strategis nasional untuk dukungan bagi kawasan lindung untuk hutan dan kelestarian alam sekitarnya.
“Persoalan tatakelola dan peran lembaga negara dalam konteks implementasi di lapangan tidak semakin baik, seiring dengan bertambahnya intensitas eksploitasi yang saat ini dipercepat dan berdampak negatif pada lingkungan hidup,” kata dia lagi.
Program pemberantasan korupsi yang sudah endemik, sudah seharusnya jadi prioritas nasional. Karena tanpa prioritas itu program-program pembangunan banyak dipotong di tengah jalan.
“Peran masyarakat sipil harus terus diperkuat sebagai penyeimbang dari rendahnya kontrol pemerintahan yang sedang berkuasa dan perangkatnya, seperti apa terjadi sekarang ini,” tandasnya.
Laporan: Muhammad Lutfi
