RAKYAT Jakarta ingin Gubernur yang jujur, profesional, tegas, santun dan tidak munafik. Suka atau tidak suka, normalnya bisa diukur dengan variable tersebut.
Mari kita coba Ahok kita ukur dengan kriteria di atas, berdasarkan fakta yang ada. Bukan hasil analisis atau halusinasi.
Pertama, jujur. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan kasus Taman BMW tidak ada unsur korupsi. Bila tidak ada korupsi, mengapa belum juga dibangun stadion olah raga di atas Taman BMW. Itu pertanda ada masalah. Dalam kasus ini Saya menantang taruhan masing-masing Rp1 miliar kepada Ahok dan Trihatma, pemilik Podomoro.
Kedua, profesional. Lalu bagaimana dengan predikat administrasi keuangan DKI dari BPK RI, yakni wajar dengan pengecualian atau WDP, padahal sebelumnya wajar tanpa pengecualian alias WTP.
Rapor DKI dari Menpan RB tentang akuntabilitas kinerja DKI juga cuma nilai cc, yakni 58. DKI nomor urut 18 setelah Kalteng, mengapa?. Lalu serapan anggaran pembangunan sedemikian rendah, nyaris abnormal.
Yang ketiga tegas. Tegas itu bukan dilihat kerasnya teriakan. Tegas itu kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan pranata hukum.
Kasus Taman BMW sedang disidang di PN tetapi DKI ajukan sertifikasi. Mengajukan RAPBD ke Mendagri bukan hasil pembahasan bersama dengan DPRD DKI.
Membeli tanah RSSW mengabaikan UU dan PERPRES serta Kepmendagri dengan harga yang mahal atau tidak wajar. Membiarkan pengembang menyerahkan kewajiban fasos fasus ke DKI tetapi bodong.
Kelima santun. Anggota Dewan sebagai patner atau bagian dari pemerintahan justru dimaki maki tanpa bukti. Rakyat kecil minta penjelasan justru dimaki-maki. Rakyat kecil minta keadilan justru diajak berantem ?
Kelima tidak munafik. Satunya kata dengan perbuatan. Ahok sesumbar ingin membuat Pemprov DKI ‘zero corruption’. Tetapi benarkah sesumbar Ahok?
Lihat dugaan demi dugaan korupsi kasus Kampung Deret, Bus Tranjakarta, UPS, Taman BMW, pembelian tanah RSSW dan lain-lain. Justru korupsi dibiarkan dan bermunculan, walau itu belum terungkap secara hukum. Itu semua hanya satu dari berbagai kemungkinan dari ketidaksukaan rakyat kepada Ahok.
Oleh Eks Wakil Gubernur DKI Prijanto
