KedaiPena.Com – Presiden Jokowi menggunakan hak prerogatif mengangkat pejabat negara secara tidak cermat dan inkonsisten.Â
Hal itu ditegaskan Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP PKS Almuzzammil Yusuf ‎dalam keterangan yang diterima Redaksi, Jumat (21/10).‎‎
Publik mempertanyakan pengangkatan menteri ESDM yang memiliki kewarganegaraan ganda, pemilihan Jaksa Agung dari unsur partai, dan masuknya menteri dari anggota koalisi baru pemerintahan.‎
‎”Kedepan, sarannya, Pemerintahan Jokowi-JK seharusnya konsisten memilih pejabat negara yang dibutuhkan masyarakat, berintegritas, berkompeten, dan tidak memiliki konflik kepentingan,” tegas dia.Â
“Hal ini penting untuk menjaga marwah pemerintahan dan NKRI,” sambungnya.
(Prw)‎
