KedaiPena.com – Anggota Komisi VII DPR RI, Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menyambut baik kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan untuk menghentikan sementara proyek pembangunan jalan tol, seperti tol puncak, tol kulonprogo-cilacap, dan ruas sirip tol trans sumatera.
“Kalau kita lihat, beberapa ruas tol di Jawa yang baru dibangun di masa pemerintahan yang lalu, belum sepenuhnya yang bisa maksimal mendorong pertumbuhan ekonomi seperti misalnya transportasi publik massal dan transportasi logistik massal,” kata Bambang Haryo saat dihubungi, Rabu (1/1/2025).
Ia menyebutkan penggunaan jalan tol oleh transpotasi publik massal (bis) dan logistik massal (truk) saat ini masih sangat minim. Karena tarif tol yang dikenakan relatif masih mahal. Sehingga transportasi publik massal dan logistik massal lebih banyak masih menggunakan jalan reguler non tol, seperti jalan nasional atau antar provinsi dan jalan provinsi atau antar kabupaten.
“Sangat disayangkan sih, kita bangun jalan tol tetapi tidak dimanfaatkan maksimal untuk angkutan publik dan logistik. Beda dibanding pembangunan jalan tol di Jaman Pak Harto, tarifnya sangat murah. Sehingga banyak truk dan bis yang juga memanfaatkan jalan tol tersebut untuk mempercepat roda perekonomian,” ungkapnya.
Bambang Haryo menyebutkan, jika diamati, jumlah pengguna jalan tol, angkutan publik massal atau bis , angkutan logistik massal atau truk yang masuk di jalan tol, tidak lebih dari 2.5 persen dari jumlah yang lewat di jalan reguler nasional maupun provinsi yang sejajar dengan jalan tol. Termasuk juga transportasi pribadi, tidak lebih dari 20 persen jika dibandingkan dengan yang menggunakan jalan tol dibanding jalan reguler yang sejajar dengan jalan tol.
“Ini dikarenakan jalan tol yang dibangun akhir akhir ini tarifnya di rasakan sangat mahal bagi masyarakat. Berarti keputusan untuk tidak melanjutkan pembangunan jalan tol ini sudah benar. Kita masih membutuhkan begitu banyak perawatan dan perbaikan jalan jalan nasional dan jalan provinsi kita. Karena masih banyak jalan jalan nasional maupun provinsi kita yang rusak di daerah,” ungkapnya lagi.
Dan, lanjutnya, sudah waktunya masyarakat bisa merasakan jalan reguler nasional maupun provinsi yang lebar, layak dan steril, tidak berbayar seperti yang dirasakan di beberapa negara Asia Tenggara, misalnya Malaysia, Vietnam, Thailand dan Filipina.
Sehingga dampak pembangunan infrastruktur jalan bisa dirasakan oleh masyarakat dan membawa percepatan pertumbuhan ekonomi dengan mengeluarkan cost biaya transportasi yang minim.
“Dan jumlah jalan tol di Indonesia sudah sangat banyak kalau kita bandingkan dengan Malaysia. Dimana perbandingan jalan tol di Indonesia 2.893 kilometer dibanding jalan nasional kita sepanjang 54.000 kilometer. Bila dibandingkan dengan Malaysia , panjang jalan tol, 5.027 kilometer dibanding dengan jalan nasional mereka sepanjang 290.000 kilometer. Berarti perbandingan jalan yang tidak berbayar di Malaysia jauh lebih besar dibanding di Indonesia. Dan jalan jalan tidak berbayar di Malaysia mempunyai standarisasi keselamatan yang sama dengan jalan jalan tol di Indonesia. Ini lah yang perlu di dorong oleh Pemerintah untuk lebih memperbanyak perawatan dan perbaikan serta penyempurnaan jalan jalan reguler yang ada di Indonesia. Yang di harapkan bisa meningkatan multi-plier economy di Indonesia,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
