KedaiPena.Com- Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menyarankan Presiden RI Prabowo Subianto untuk berani menghapus sejumlah pos di kabinetnya dalam momentum 100 hari kerja pemerintahanya di tanggal 21 Januari 2025.
Menurut Dedi penghapusan beberapa pos perlu menjadi opsi dari pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka di masa 100 hari kerja.
“Penghapusan beberapa pos perlu menjadi opsi, jangan sangan sampai tokoh yang tidak cakap hanya diuntungkan secara materi, sementara tidak berdampak,” kata Dedi kepada awak media di Jakarta, Selasa,(14/1/2025).
Dedi meminta, Presiden RI Prabowo Subianto dapat menghapus jabatan Utusan Khusus Presiden hingga pos-pos Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Dedi memandang, seluruh jabatan tersebut hanya menjadi beban negara.
“Seluruh Wamen sebenarnya layak untuk ditiadakan, selain tidak miliki kewenangan yang jelas, juga menjadi beban negara, menteri sebenarnya sudah lebih dari cukup dibantu oleh sekretaris para direktur,” jelas Dedi.
“Tidak ada pembeda signifikan antara kabinet penuh dengan Wamen dengan kabinet era SBY di mana Wamen masih tabu. Artinya, Wamen tidak seharusnya ada,” lanjut Dedi.
Dedi memandang, hal itu perlu dilakukan lantaran kondisi saat ini Istana Negara telah penuh sesak dan over posisi jabatan elit. Dedi pun menyinggung keberadaan kantor Komunikasi Presiden yang saat ini diisi oleh ratusan pejabat.
“Kondisi saat ini, Istana penuh sesak dan over posisi jabatan elit, bisa dibayangkan untuk satu kantor komunikasi Presiden saja sudah isi ratusan pejabat, tentu ini memprihatinkan,” pungkas Dedi.
Diketahui, kontroversi di pemerintahan Presiden Prabowo terus berdatangan. Teranyar kontroversi datang dari Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.
Raffi menjadi kontroversi usai viral mobil dinas RI 36 miliknya yang disorot gara-gara isu arogansi patwal saat membuka jalan. Sebelum Raffi, Miftah Maulana atau Gus Miftah juga membuat kontroversi meskipun kini sudah menyatakan menjadi Utusan Khusus Presiden.
Laporan: Muhammad Rafik
