KedaiPena.Com- Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron merespon pernyataan dari Pesiden Jokowi yang memerintahkan Erick Thohir untuk menutup BUMN sakit dan tidak mampu meningkatkan daya saing.
Menurut Politikus Demokrat (PD) itu penutupan dari BUMN sakit dan tidak mampu meningkatkan daya saing bukan sebuah solusi melainkan bentuk dari kefrustasian.
“Penutupan bukan solusi, tetapi bentuk kefrustasian,” tegas Herman Khaeron, Minggu, (17/10/2021).
Herman Khaeron berpesan, jika pemerintah juga perlu melihat akar masalah dari perusahaan plat merah tersebut sebelum melakukan penutupan BUMN sakit dan tidak efektif.
“Kalau perlu dipertahankan harus disuntik oleh uang negara, tetapi kalau sudah tidak ada manfaatnya, tentu dipertimbangkan untuk dilikuidasi,” beber Herman Khaeron.
Pasalnya, kata Herman Khaeron,
dalam kurun waktu belakangan ini banyak BUMN yang rugi dan sampai saat ini belum ada solusi yang cespleng (manjur).
“Banyak contoh, selain dirampok oleh oleh para pemain keuangan seperti Jiwasraya, Asabri, dan asuransi lainya. Juga karena adanya penugasan pemerintah tanpa ditunjang oleh kompensasi, semisal BBM satu harga pertamina, harga tarif listrik PLN yang tidak ekonomis, pembatasan harga gas, dan penugasan,” tegas dia.
“Lalu seperti Perum Bulog yang ditugaskan untuk stabilisasi harga, pembelian gabah/beras petani, kelola CBP, tapi tidak ada kompensasi dari pemerintah, dan bahkan menggunakan dana pinjaman komersial, pasti rugilah. Perum Bulog dulu mengelola subsidi raskin sehingga dapat menutup biaya operasional dan mendapat margin fee, sekarang rugi,” tambah Herman Khaeron.
Hal tersebut, lanjut Herman Khaeron, juga terjadi dengan BUMN Karya yang ditugaskan membangun jalan tol dengan LHR yang rendah dan tidak ekonomis.
“Sementara beban hutang tinggi, akhirnya besar pasak daripada tiang, sementara yang menguntungkan dijual. Saya juga prihatin dengan BUMN pangan yang sampai saat ini belum ada solusi dan terus merugi,” papar Herman Khaeron.
Padahal, kata dia, semisal Perum Bulog dapat untung kembali dengan mengembalikan dana subsidi pangan yang saat ini diambil alih oleh Kementerian Sosial.
“Dikembalikan dikelola bulog, pasti survive,” papar dia.
Herman Khaeron menegaskan, hal tersebut termasuk dengan BUMN lain seperti PLN yang diberikan keleluasaan dalam menghitung tarif yang ekonomis.
“BUMN lain jangan dibebani penugasan yang rugi, kalaupun rugi ada kompensasinya,” tandas Herman Khaeron.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menutup perusahaan plat merah yang tidak efektif atau sakit dan tidak mampu meningkatkan daya saing. Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan arahan kepada para direktur utama BUMN di Ballroom Hotel Meruorah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis (14/10/2021).
Dalam arahannya Jokowi meminta kepada para direktur utama BUMN untuk lebih berani dalam berkompetisi dan mengambil risiko. Kepala Negara pun menginstruksikan Menteri BUMN untuk tidak lagi memberikan proteksi kepada perusahaan BUMN dalam kondisi menurun.
“Kalau yang lalu-lalu, BUMN-BUMN-nya banyak terlalu keseringan kita proteksi. Sakit, tambahi PMN. Sakit, suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali! Dan, akhirnya itu yang mengurangi nilai-nilai yang tadi saya sampaikan. Berkompetisi enggak berani, bersaing enggak berani, mengambil risiko enggak berani. Ya bagaimana profesionalisme, kalau itu tidak dijalankan?” ujar Jokowi dikutip dari kanal Youtube Setpres, Jumat (15/10/2021).
Laporan: Muhammad Lutfi
