KedaiPena.Com – Polemik soal impor beras semakin memanas. Setelah berkonflik dengan eks Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita kini bermasalah dengan Kepala Bulog Budi Waseso.
Konflik tersebut dimulai setelah, Mendag Enggartiasto Lukita enggan menanggapi keluhan dan pernyataan Buwas sapaan Budi Waseso terkait kebijakan impor beras yang dilakukan oleh pemerintah.
Mendag sendiri juga memberikan pernyataan yang membuat Buwas meradang. Pasalnya, Mendag mengatakan bukan urusan kementerian jika harus menanggung dan menyiapkan gedung akibat kelebihan stok dari impor beras.
Pernyataan itu dilontarkan Mendag, setelah sebelumnya Buwas menyebut ketersediaan stok beras yang ada di gedung Bulog cukup, jika harus kembali dilakukan impor maka Kemendag harus merelakan kantornya sebagai gudang beras.
Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto, mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Buwas. Andrianto menilai Buwas merupakan seseorang yang lurus dan apa adanya.
“Tapi masalahnya impor itu kan sudah mazhab rezim dan impor juga sudah berulang kan. Karena memang gampang dan dari fee impor ini nilainya bisa triliunan. Jadi kita mahfum bahwa ini rezim yang pro impor,†beber Andrianto saat dihubungi oleh KedaiPena.Com, Jumat (21/9/2018).
Namun demikian, Andrianto memprediksi, akan ada hal buruk yang menimpa Buwas. Andrianto mengatakan dengan sikap kontranya atas kebijakan pemerintah, bukan tidak mungkin nasib Buwas akan seperti Rizal Ramli.
“Saya yakin buwas bakal terpental (dari kabinet) seperti RR. Namun karena Buwas masih menjabat tidak akan dikriminalisasi seperti apa yang dialami RR saat ini,†beber Andrianto.
Presiden Harus Turun Tangan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri sedianya telah mengetahui kegaduhan antara Buwas dengan Mendag soal gudang penyimpanan beras. Jokowi meminta Menko Perekonomian Darmin Nasution melakukan mediasi terhadap keduanya.
Eks Menteri Pertanian Kabinet Bersatu Jilid Satu, Anton Apriyantono, berharap agar Presiden Jokowi dapat benar-benar turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini secara langsung.
Anton begitu ia disapa menuturkan, jika sudah terjadi perbedaan antara ada lembaga dan kementerian sebaiknya presiden turun tangan langsung. Hal itu lantaran kementerian dan lembaga masing-masing punya kewenangan yang setara.
“Harus ada di atasnya yang bisa menyinkronkan. Pengalaman saya waktu saya menjadi menteri kebanyakan yang turun langsung ialah wakil presiden turun. Presiden kala itu lebih banyak mengarahkan saja pada waktu rapat kabinet,†tukas Anton.
Tak hanya itu, Anton juga berharap, agar perbedaan data saat ini dapat diperbaiki dan segara terselesaikan. Anton menilai data yang dimiliki pemerintah saat ini sangat tidak akurat.
“Semua itu data yang tidak akurat makanya pertama yang harus dibenahi itu data. Data kita banyak yang tidak benar. Nah yang kedua setelah data yang juga harus dilihat adalah pergerakan harga. Sebab kan data kita tidak akurat, maka sebaiknya kita harus melihat pergerakan harga beras dan jika harga naik itu sudah indikasi kekurang suplai,†pungkas Anton.
Laporan: Muhammad Hafidh
