KedaiPena.com – Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo memberi nilai buruk untuk sektor penegakan hukum di masa kepemimpinan Joko Widodo. Ia menyatakan hak ini dilihat dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal usia capres-cawapres. Ia memberikan nilai 5 dari skala penilaian 1 hingga 10 setelah menjawab dari pemantik dialog Prof Zainal Arifin Muchtar dari UGM tentang berapa rapor pemerintah Joko Widodo.
“Dengan adanya kasus di MK nilainya jeblok. Karena dengan kejadian itu, persepsi publik hari ini jadi berbeda, yang kemarin kelihatan tegas, hari ini dengan kejadian-kejadian terakhir jadi tidak demikian. Maka niainya jeblok,” kata Ganjar di acara sarasehan nasional IKA UNM, Sabtu (18/11/2023).
Ia menyatakan praktik penegakan hukum yang berlaku di Indonesia, telah menimbulkan kemarahan, kecemasan, dan kegelisahan di masyarakat.
“Saya kira itu jadi peringatan dalam konteks menjaga hukum agar berjalan lebih baik, lebih parsial dan kemudian hadir untuk semua dan itu sesuatu yang penting,” ujarnya.
Buruknya penegakan hukum itu jugalah, kata Ganjar, yang menyebabkan dirinya lebih memiliki baju berwarna hitam dibandingkan yang berwarna putih.
“Iya pilihan baju hitam melihat konstruksi Indonesia sekarang ini,” ujarnya lagi.
Ia menyebutkan, sebelumnya praktik penegakan hukum di Indonesia bernilai antara 7 hingga 8, namun saat ini turun dan berkurang dari angka sebelumnya.
“Faktor yang membuatnya turun adalah adanya rekayasa dan intervensi,” kata Ganjar lebih lanjut.
Ia menegaskan, jika ia terpilih sebagai orang nomor satu di negara ini, ia akan mengembalikan kepercayaan rakyat dengan memperbaiki praktik penegakan hukum.
“Ketika kewenangan itu ada dan diberikan kepada seorang pemimpin yang kemudian bikin arusnya itu balik. Dukungan kedua adalah kolaborasi dengan kondisi sosiologi di masyarakat,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
