KedaiPena.Com- Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo memandang, langkah Presiden terpilih Prabowo Subianto mengoreksi nama program andalannya makan siang gratis menjadi makan bergizi gratis harus menjadi pelajaran.
Karyono sapaanya mengakui makan siang gratis yang dijanjikan Prabowo menemui sejumlah kesulitan untuk direalisasikan sehingga menggantinya menjadi program makan bergizi gratis.
“Seperti yang sudah dikritik banyak pihak bahwa program ini tidak mudah, pasti akan kesulitan merealisasikannya karena anggaran yang sangat besar, akan menganggu pos-pos anggaran pembangunan lain yang lebih substansial,” ujar Karyono seperti dikutip, Kamis,(30/5/2024).
Karyono berharap, agar hal ini juga menjadi pembelajaran elite politik yang ingin maju kontestasi elektoral, baik itu capres cawapres maupun kepala daerah. Para calon kepala daerah, kata dia, harus membuat program kampanye yang realistis dan bisa diwujudkan.
“Ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi para kandidat, jangan asal bikin program yang serba gratis. Jangan menipu rakyat dalam membuat janji kampanye. Masyarakat kita juga harus kritis jangan tergiur dengan janji-janji kampanye yang tidak bisa direalisasikan. Jangan tergoda janji kampanye yang akhirnya masyarakat juga yang dirugikan,” tegasnya Karyono.
Karyono mengungkapkan, perubahan nama makan bergizi gratis tidak lantas membuat program ini luput dari perhatian. Bukan hanya soal anggaran, program ini juga bakal menghadapi tantangan mulai dari penyediaan bahan makanan sampai pendistribusian dan pengawasan di lapangan.
Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan akan memonitor program makan bergizi gratis tersebut, karena bakal menggunakan anggaran negara yang tidak sedikit.
“Ketika program ini digeser menjadi makan bergizi gratis, harus jelas anggarannya dari mana, harus dikaji secara holistik dari sisi anggaran, manfaat,” tegas dia.
Karyono berharap, jangan sampai program makan bergizi gratis mengorbankan program-program pembangunan yang lebih strategis.
Laporan: Muhammad Lutfi
