KedaiPena.Com – Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay berharap, agar pemerintah dapat memastikan jaring pengaman sosial dalam bentuk bansos dan subsidi harus benar-benar diberikan ke masyarakat dan tepat sasaran.
Hal itu disampaikan oleh Saleh sapaanya saat menanggapi perpanjangan PPKM Level yang bakal berakhir hari ini. Keputusan terkait nasib pelonggaran PPKM dikabarkan bakal diumumkan malam nanti.
“Satu hal yang perlu dicatat, jika pemerintah ternyata nanti akan memperpanjang, maka harus dipastikan bahwa jaring pengaman sosial dalam bentuk bansos dan subsidi harus benar-benar diberikan ke masyarakat dan tepat sasaran,” tegas Saleh dalam keterangan, Minggu, (25/7/2021).
Saleh menegaskan, tanpa jaring pengaman sosial dan bantuan sosial, kebijakan ini dinilai tidak akan efektif. Dipastikan, kata Saleh, akan tetap ada orang- orang yang mencoba melanggar prokes karena faktor kebutuhan sehari-hari.
“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak orang yang terdampak dan belum mendapatkan bantuan sebagaimana mestinya,” ungkap Saleh.
Saleh melanjutkan, subsidi dan bantuan sosial itu kan tidak di seluruh Indonesia. Hanya di daerah yang diberlakukan PPKM darurat atau PPKM level 4.
“Perhitungan terhadap hal ini juga harus dilakukan secara cermat. Harus dipastikan tidak ada masyarakat yang dilupakan,” ungkap Saleh.
Saleh juga menyarakankan, agar di dalam pengumuman perpanjangan atau pelonggaran kebijakan PPKM, pemerintah memberikan alasan secara terbuka. Menurutnya, tidak perlu ada yang ditutupi.
“Pemerintah harus menunjukkan bahwa semua potensi yang dimiliki sudah dikerahkan secara maksimal. Harus dijelaskan juga bahwa masukan dari masyarakat selalu didengar. Karena itu, perbaikan selalu dilakukan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh semua pihak,” ungkap Saleh.
Salah mengakui, apapun keputusan yang diambil oleh pemerintah tentu tidak mudah untuk diputuskan. Pasalnya, masukan-masukan yang disampaikan juga cukup beragam.
Saleh mencontohkan, misalnya ada yang menilai bahwa PPKM darurat berhasil, namun ada juga yang menilai tidak berhasil.
“Ada yang menilai perlu diperpanjang, ada yang menilai tidak perlu, dan ada yang menilai agar dicari kebijakan alternatif lain. Dari semua itu, ujungnya nanti dikembalikan kepada pemerintah. Sebab, pemerintahlah yang memiliki data status penanganan covid-19 di Indonesia. Pemerintah juga yang mengetahui dampak dari kebijakan tersebut terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat,” pungkas Ketua Fraksi PAN DPR RI ini.
Laporan: Muhammad Hafidh
