KedaiPena.Com – Presiden Jokowi memutuskan untuk memperpanjang penerapan PPKM Darurat hingga tanggal 25 Juli 2021. Menanggapi langkah pemerintah, Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat Anton Sukartono Suratto menyampaikan sejumlah pesan.
Anton sapaanya meminta, agar pemerintah dapat fokus pada penanganan dan pengendalian covid-19 dengan mengejar target percepatan vaksinasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
“Pentingnya Inovasi pola kerja agar tetap produktif ditengah terbatasnya mobilitas fisik (optimalisasi ICT atau digitalisasi birokrasi),” papar Anton, Selasa, (20/7/2021).
Anton juga menekankan, pentingnya penyempurnaan program di sisa PPKM Darurat agar lebih compatible dengan kondisi kedaruratan kesehatan dan program pemulihan ekonomi.
“Kesadaran kolektif dengan gotong royong dan burden sharing dapat menguatkan, agar mampu bertahan sekaligus melakukan percepatan reformasi kesehatan dan recovery sosial ekonomi,” tegas Anton.
Anton juga meminta, agar penyaluran segala bentuk bantuan pemerintah termasuk BLT ke masyarakat perlu dilakukan percepatan. Anton menegaskan, agar birokrasi dan hal lain tak lagi menjadi kendala seperti yang sudah- sudah.
“Tujuannya adalah membuat masyarakat tenang,” ungkap Anton.
Anton menekankan, pemerintah dalam penanganan covid -19 melalui program pembatasan PPKM diharapkan juga tidak setengah- setengah dalam penerapanya.
“PPKM yang diberlakukan 3 Juli -20 juli, masih menunjukkan statustik baru dan kematian perhari dihitung rata-rata dalam 1 minggu masih tinggi yaitu 49.158 dan kasus baru tanggal 20 Juli masih diatas 30 ribu. Sedangkan yang sudah lengkap vaksinasi nya baru mencapai 16 juta orang atau 6,1 % populasinya,” ungkap Politikus Demokrat.
Anton pun menerangkan, dari data kenaikan kasus sampai 20 juli 2021, sebaiknya pemerintah pusat dan daerah tetap fokus melakukan pembatasan kegiatan masyarakat.
“Lakukan evaluasi, tingkatkan kinerja termasuk pengawasan bagi WNA yang masuk ke Indonesia dan data vaksinasi lebih menyeluruh terhadap seluruh masyarakat umur 12 tahun keatas.
Lebih baik ketat pencegahan daripada menunggu kasus baru tetap tinggi,” tutur Anton.
Anton juga berharap, agar daya tahan pengusaha masih kuat hingga tanggal batas penerapan terakhir PPKM Darurat tanggal 25 Juli 2021.
Sehingga, kata Anton, perusahaan tidak melakukan rasionalisasi dalam bentuk PHK yang akan menambah angka statistik kemiskinan meningkat.
Hal ini, tegas Anton, termasuk penyaluran bantuan untuk UMKM seperti warung makan di gedung perkantoran, pedagang keliling, warung mie dan bakso, salon, pedagang kaki lima serta aneka jasa lainnya pedagang/service handphone di pusat perdagangan yang masih tidak dapat berjualan atau beroperasi.
“Jadi selain meningkatkan kualitas PPKM perpanjangan, pemerintah segera meningkatkan realisasi stimulus covid 19 agar dapat bertahan,” tandas Anton.
Laporan: Muhammad Hafidh
