KedaiPena.Com – Dalam upaya untuk menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia, skenario Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat diwacanakan dapat berlangsung selama 4 minggu sampai 6 minggu.
Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR RI secara virtual, Senin (13/7/2021).
Menanggapi hal tersebut, Aktivis Demokrasi DKI Jakarta, Alkautsar meminta perpanjangan masa PPKM Darurat ini tidak hanya diterapkan di Jawa dan Bali saja, melainkan diberlakukan pada seluruh wilayah di Indonesia.
Ia juga mendorong pemerintah untuk menutup akses seluruh pelabuhan internasional dan bandara internasional.
Namun demikian, dia menggarisbawahi selama masa PPKM Darurat tersebut pemerintah harus membantu kebutuhan rakyat dan mempercepat program vaksinasi.
“Menjelang hari kemerdekaan atau akhir Agustus nanti, Indonesia sudah harus dalam keadaan sehat dan pandemi dapat terkendali dan keadaan ekonomi akan berangsur pulih,” ungkap pemuda Aceh yang pernah menjadi Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) DKI Jakarta tersebut dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/7/2021) di Jakarta.
Alkautsar menilai rakyat sebenarnya akan lebih mudah untuk diajak bergotong royong dalam melawan Covid-19 selama pemerintah berani berkata jujur dan mengakui ketidakmampuannya untuk bekerja sendiri.
Ia berharap, pemerintah tidak jumawa dapat menyelesaikan pandemi ini sendiri. Sudah sepatunya pemerintah berbesar hati meminta maaf kepada rakyat atas kegagalannya mengendalikan penyebaran Covid-19.
“Kibarkan bendera setengah tiang, kumandangkan kepada rakyat di seluruh antero Indonesia, marilah bersatu selamatkan Indonesia dari pandemi ini,” ucapnya.
Alkautsar juga mendesak kepada pemerintah untuk menjunjung tinggi transparansi dalam penyelesaian persoalan pandemi ini.
Pemerintah juga diminta untuk memangkas alokasi anggaran yang tidak penting di beberapa pos kementerian seperti di Kementerian Pertahanan, Polri dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta mengalihkannya untuk kemanusiaan.
“Pemerintah harus mulai jujur, transparan, memangkas anggaran tak penting, khususnya di PUPR, Kemhan dan Polri, alihkan untuk anggaran kemanusiaan,” imbuhnya.
Sekadar informasi, alokasi anggaran untuk Kemhan pada tahun 2021 ini mencapai Rp137,3 triliun, anggaran Polri sebesar Rp112,13 triliun dan Kementerian PUPR sebesar Rp136 triliun.
Laporan: Muhammad Lutfi
