KedaiPena.com – Pemerintah dinilai tak serius dalam membidani sektor pendidikan. Padahal, pendidikan memiliki arti penting bagi pembangunan dan kemajuan negara ini.
Direktur P3S, Jerry Massie mengusulkan saat Prabowo Subianto nanti memimpin, sebaiknya menghapus atau melarang pemberian gelar Honoris Causa, baik untuk doktoral maupun profesor.
“Ke depan sebaiknya Prabowo menghapus kampus-kampus yang memberi gelar DR Honoris Causa dan Profesor (HC). Di Amerika gak ada HC ini.Tak pernah ada dalam 46 presiden AS ada memiliki gelar kehormatan HC tersebut,” kata Jerry, Senin (8/4/2024).
Ia mengakui bahwa pemberian gelar honoris causa ini tak lepas dari bisnis dunia kampus.
“Indonesia sampai puluhan doktor HC dan Prodesor HC, bkin sķipsi aja gak becus. Tentu saja ini merusak sistem pendidikan kita,” ungkapnya tegas.
Pengamat politik yang pernah menjalani sebagai kepala sekolah dan mengambil akta pengajar ini menyatakan seharusnya para pejabat pendidikan berasal dari orang-orang yang memiliki track record dan kompetensi di bidang pendidikan.
“Menteri pendidikan harus rektor, praktisi pendidikan, dekan dan harus bergelar doktor. Tapi Jokowi kerap mengangkat menteri tak sesuai based competence alias main angkat tanpa punya experienced.di bidang tersebut. Alias wrong man in wrong place. Jadi sistem pendidikan kita rusak dan hancur,” ungkapnya lagi.
Karakteristik mengangkat orang tak kompeten ini juga terlihat dalam pengangkatan staf khusus presiden.
“Manajerial Jokowi amburadul. Pengangkatan politis dan karena faktor like and dislike,” kata Jerry.
Contoh terdekatnya, menurut Jerry, adalah keputusan mengangkat CEO Go-Jek sebagai Menteri Pendidikan.
“Lihat saja bagaimana buramnya pendidikan Indonesia saat ini. Yang terbaru, bahkan ada keputusan menghapuskan Pramuka. Padahal Pramuka itu memiliki sejarah panjang di negara ini,” ujarnya.
Berbeda jauh dengan zaman presiden sebelum-sebelumnya, dimana pemilihan Menteri Pendidikan benar-benar didasarkan pada kompetensi dan keilmuan.
“Era Soeharto dan SBY, menteri pendidikan sangat berkualitas. Profesor DR Fuad Hasan Menteri Pendidikan. Prof DR Muhamad Nuh Menteri. Dan ini bukan hanya menteri-nya saja, tapi orang-orang yang terlibat dalam hal pendidikan, baik pendidikan formil, non formil hingga lembaga penelitian, harus diserahkan pada orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
