Artikel ini ditulis oleh Abdul Rohman Sukardi, Pemerhati Sosial dan Kebangsaan.
Politik luar negeri (Polugri) merupakan salah satu amanat UUD 1945. Rumusannya ada pada paragrap 4. “Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Begitu narasinya.
Implementasinya melalui strategi “Polugri bebas aktif”. Tidak terikat blok kekuatan negara atau kawasan manapun. Aktif berinsiatif mewujudkan perdamaian dunia yang berkeadilan sosial dan bebas dari kolonialisme. hard colonialism maupun soft colonialism.
Tanggal 2 September 1948, di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Untuk pertama kalinya prinsip politik luar negeri (LN) bebas dan aktif dikemukakan Wakil Presiden Mohammad Hatta.
Ia menyampaikan pidato bersejarah “Mendayung Antara Dua Karang”. Mengambil contoh reposisi Indonesia menghadapi perang dingin. “…mestikah kita bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita, hanya harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika ?”. Begitu pertanyaan retoris Mohammad Hatta.
Sejarah Indonesia mencatat pengalaman polugri dalam dua style dominan. Soekarno dan Soeharto style. Soekarno menekankan “megaphone diplomacy”. Soeharto menekankan pendekatan stabilitas nasional dan diplomasi damai melalui sistem.
Megaphone diplomacy merupakan politik jargon. Politik statemen. Kasarnya bisa dikatakan sebagai “politik luar negeri koar-koar”.
Presiden Soekarno memimpin ketika PD II berakhir. Eropa dibuat merasakan penderitaan penjajahan oleh Nazi Jerman. Publik dunia sadar, penjajahan tidak lagi memiliki pijakan moral. Untuk dilanjutkan sebagai tatanan dunia. Banyak negara melepaskan diri dari kolonialisasi dan menjadi negara merdeka.
Banyak negara Eropa tidak rela perubahan itu. Konvensi Wina 1942 mengikat sekutu. Sepakat mengembalikan negara jajahan ke penjajah sebelumnya. Usai mengalahkan Nazi Jerman.
Belanda berambisi tetap menguasai Indonesia. Ia membonceng sekutu. Soekarno bukan saja menghadapi Agresi Belanda (I dan II). Belanda tetap mencengkeram Papua hingga tahun 1963. Itu 18 Tahun setelah proklamasi kemerdekaan berlalu.
Soekarno melakukan megaphone diplomacy. Kampanye anti kolonalisme. Anti nekolim. Membikin jargon-jargon menegangkan hubungan antar negara. Amerika Kita Setrika, Inggris kita Linggis. Ia gandeng dan bangun solidaritas negara Asia Afrika. Juga aliansi dengan negara-negara komunis. Untuk membangkitkan perlawanan terhadap hegemoni barat.
Megaphone diplomasi itu dipenggal kudeta PKI 1965. Soekarno sebagai “aliansi sementara” -menurut istilah PKI-, itu hendak digantikan kekuasannya. Blok komunis tentu sadar, polugri Soekarno bukan untuk komunis. Melainkan untuk tepuk tangan bangsanya sendiri. Blok komunis digandeng untuk melawan barat.
Soekarno tumbang. Soeharto memenggal masuknya terlalu dalam, komunis /blok komunis ke Indonesia. PKI dibubarkan. Soeharto mengubah style Polugri. Ia memilih pendekatan ketahanan nasional. Juga diplomasi damai melalui pendekatan sistem. Melalui hubungan bilateral, forum regional maupun forum internasional.
“Politik luar negeri tanpa dukungan kekuatan dalam negeri adalah sia-sia. Politik luar negeri Indonesia harus ditopang oleh stabilitas politik dan ekonomi”. Itu jawaban Presiden Soeharto ketika ditanya wartawan sepulang dari Moskow tahun 1989.
Pasca terpilih sebagai pejabat presiden, Soeharto konsolidasi internal. Stabilitas nasional diberi prioritas. Keamanan, ekonomi, dan politik.
Solidaritas Asia Tenggara dibangun. Tahun 1967 dibentuk ASEAN. Problem Asean diselesaikan melalui ASEAN Way. Tata cara Asean sendiri. Perdagangan gelap senjata bermarkas di Singapura untuk sparatis di Indonesia ditertibkan.
AS diyakinkan meninggalkan Vietnam dan pangkalan lautnya di Subic Philipina. Harold Crouch -Indonesianist- mengakui, melalui kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia tumbuh sebagai adikuasa regional. Sulit sekali ASEAN mengambil tindakan yang tidak dibenarkan Indonesia.
Indonesia tampil sebagai juru damai konflik. Moro, Patani, Kamboja, dll. Membangun agenda bersama negara selatan-selatan, GNB maupun OKI. Mengkampanyekan visi dan isu bersama, “perlunya tata dunia baru yang lebih adil”.
Polugri era Soekarno menekankan kharisma, ketokohan personal, dengan jargon-jargon yang dapat memicu ketegangan antar bangsa. Polugri era Soeharto dijabarkan melalui skema sistem. Diawali stabilitas nasional, stabiltas kawasan dan dukungan team diplomasi yang kuat dalam mengkampanyekan tata dunia yang lebih adil. Melalui berbagai forum dunia. PBB, OKI, GNB. Selain operasi-operasi khusus.
Bagaimana Prabowo style dalam menjabarkan polugri bebas aktif?. Cenderung meniru Soekarno atau soeharto style? Atau memiliki langgamnya sendiri.
Kita layak menunggunya. Apa visi-nya. Apa prioritas-prioritasnya. Siapa pula team diplomasinya.
ARS ([email protected]), Jaksel, 13-07-2024
[***]
