KedaiPena.com — Menyusul kunjungan Komisi VII DPR RI ke fasilitas smelter PT. Kalimantan Ferro Industry di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur pasca insiden kebakaran, Anggota Komisi VII DPR RI, Fraksi PKS, Mulyanto, menilai saatnya Pemerintahan baru ke depan menghentikan program hilirisasi mineral yang ugal-ugalan.
“Jangan karena ingin mengejar target investasi asing Pemerintah membiarkan investor membangun proyek secara ugal-ugalan,” kata Mulyanto, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (1/6/2024).
Ia menjelaskan, jika program hilirisasi dilakukan secara ugal-ugalan, maka penerimaan negara tidak meningkat, sementara masyarakat dan lingkungannya yang dikorbankan.
“Ke depan, pembangunan harus bersifat inklusif dan berkesinambungan, dengan investasi yang berkualitas dan program hilirisasi dengan nilai tambah tinggi, sehingga negara dan rakyat benar-benar diuntungkan,” ujarnya.
Salah satunya, yang dipertanyakan oleh Mulyanto, jika terbukti benar, adalah proyek smelter yang sudah diresmikan tapi dokumen Amdal-nya diduga bermasalah.
“Pasalnya jarak antara pabrik dan pemukiman penduduk hanya terpaut sejauh 21 meter. Ini kan sangat riskan bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Jadi wajar kalau dokumen Amdalnya diduga bermasalah,” ujarnya lagi.
Wakil Ketua Fraksi PKS itu mendesak Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum segera memeriksa kasus ini dengan baik, agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
“Negara nyaris tidak mendapat apa-apa dari hilirisasi ini, mengingat banyak insentif yang diberikan,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
