KedaiPena.com – Materi Debat Capres Cawapres yang akan digelar malam ini, dinilai akan menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengevaluasi setiap pernyataan dari para paslon yang akan saling mengeluarkan visi misi mereka.
Politisi PKS, Karyatin Subiyantoro menyatakan apa yang akan disampaikan dalam Debat Capres Cawapres nanti malam, oleh para paslon, janganlah hanya menjadi retorika belaka.
“Karena ini merupakan concern masyarakat semua. Penegakan hukum merupakan bagian penting dari negara ini,” kata Karyatin, Selasa (12/12/2023).
Ia mencontohkan, salah satu yang menjadi sorotan publik adalah terkait UU ITE.
“Jika UU ITE itu tidak diperbaiki maka penegakan Hukum dan HAM di negara ini tidak efektif. Orang akan merasa tidak safety, orang akan takut, ketika mereka akan menyuarakan kebenaran-kebenaran, baik itu secara prinsip atau sampingannya. Jangan kan untuk mengkritik, untuk menyampaikan penyimpangan pada pihak yang berkepentingan, mereka tidak akan berani. Akan ada delik-delik lain yang harus dihadapi oleh mereka,” ungkapnya.
Karyatin menyatakan sudah seharusnya Debat Capres Cawapres nanti malam menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menilai dan mengevaluasi para calon pemimpin mereka.
“Siapapun kandidat, jika memang rekam jejaknya tidak memenuhi apa yang menjadi harapan masyarakat, walaupun retorika dalam debatnya bagus, akan menjadi catatan bagi masyarakat,” ungkapnya lagi.
Ia menegaskan bahwa pemahaman akan momen Debat Capres Cawapres ini bukan lah hanya untuk masyarakat kelas menengah ke atas tapi juga untuk kelompok grassroot.
“Jangan semata hanya politik pragmatis yang muncul,” kata Karyatin lebih lanjut.
Ia menilai Revisi UU ITE yang baru saja terjadi beberapa waktu lalu, masih harus dilakukan evaluasi dan pengujian lagi.
“Jangan hanya tambal sulam aja, menutupi satu pasal, tapi menutup mata pada pasal yang menjadi bumerang ketika pasal yang ditutupi menjadi lemah,” ujarnya.
Contoh lainnya, penerapan hukum yang berkeadilan bagi semua masyarakat, bukan hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.
“Itu lah kekuasaan. Kekuasaan yang tidak terkontrol akan cenderung koruptif dan otoriter. Harapannya, dengan penegakan hukum maka akan adil dan merata, bagaimana keadilan bukan hanya dirasakan oleh pemegang kekuasaan atau orang-orang yang dekat dengan kekuasaan saja. Tapi juga dirasakan oleh orang-orang kecil,” ujarnya lagi.
Sebagai contoh keadilan yang ideal, adalah bagaimana cara Khalifah Umar bin Khattab menegakkan keadilan bagi seorang Yahudi atas upaya pengusiran dari tanahnya dengan alasan akan dibangun sebuah masjid di tanahnya tersebut.
“Yang melanggar hukum tetap akan ditindak, walaupun atas nama kepentingan rumah ibadah Islam. Caranya tidak benar, jadi Umar memberi peringatan secara langsung pada sosok Gubernur tersebut,” kata Karyatin lagi.
Jadi momentum Debat Capres Cawapres dengan materi Hukum dan HAM ini harusnya bisa menjadi pintu bagi masyarakat untuk memahami sepenuhnya pernyataan maupun visi misi para paslon itu.
“Sehingga hukum bukanlah sebagai pelindung kekuasaan atau pendukung penguasa ekonomi tapi tegak lurus dan menjadi panglima untuk mengatur negara ini sesuai dengan aturan,” tuturnya.
Ia menilai sejauh ini, hukum di Indonesia masih amburadul. Karena cenderung lebih melindungi pihak-pihak yang berada dalam lingkar kekuasaan.
“Bisa dilihat dari beberapa kasus yang baru saja, misalnya perubahan ketentuan umur capres-cawapres. Hukum tidak dilakukan dalam porsinya sebagai Panglima. Sehingga masyarakat menjadi tidak percaya atas penerapan hukum,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
