KedaiPena.com – Politisi PDI Perjuangan menyatakan bahwa kader PDI Perjuangan harus lah memiliki kesabaran revolusioner. Yaitu, kedisiplinan untuk mematuhi keputusan partai. Sehingga tidak akan terjadi perbedaan dalam internal PDI Perjuangan.
Politisi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus mengungkapkan bahwa sesuai dengan amanat Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri yang menyatakan belum saatnya untuk mengumumkan siapa yang akan diusung sebagai Capres dan Cawapres.
“Bukan hanya orang di luar partai yang menanyakan tapi di internal juga menanyakan. Tapi Bu Mega konsisten tetap menyatakan bahwa kita pemerintahan ini solid, kita butuh kabinet ini bekerja dengan baik, karena kita belum sepenuhnya bebas dari COVID dan tantangan ekonomi global masih menghantui,” kata Deddy, Jumat (28/10/2022).
Ia menyatakan bahwa Bu Mega menegaskan akan ada saatnya bagi PDI Perjuangan untuk menyampaikan siapa calon yang akan diusung.
“Selain itu, memang kebiasaan di PDI Perjuangan, untuk tidak terburu-buru. Jangan kan untuk presiden dan wapres. Untuk kepala daerah saja, kami juga tidak terburu-buru. Kami memang membiarkan setiap calon untuk menunjukkan kapasitasnya hingga detik terakhir,” ucapnya.
Sebagai contoh, saat pencalonan Joko Widodo sebagai Presiden.
“Bisa dilihat saat itu. Kami juga tidak terburu-buru. Apalagi sekarang waktunya bersamaan dengan Pileg. Sahingga kami membutuhkan waktu untuk berkonsolidasi. Apalagi calon yang sekarang muncul tidak ada dominan, semua memiliki peluang yang sama. Jadi tidak ada urgensi harus menyebutkan nama calonnya saat ini atau hari ini,” ucapnya lagi.
Ia menyatakan harapannya agar publik bisa memahami karakteristik dari PDI Perjuangan.
“Pemerintah ini harus solid dan siap menghadapi benturan ekonomi. Jika Bu Mega merasa waktunya tepat, pasti akan diumumkan. Dan kami yakin Bu Mega tidak Akan mengambil keputusan dari Ruang hampa. Melainkan mengambil dari suara-suara struktural partai dari bawah hingga ke atas. Termasuk juga para tokoh nasional,” ungkapnya.
Deddy menyatakan jika setiap kader bisa mengingat karakteristik partai ini, seharusnya tidak ada kasus seperti FX Rudi, Dewan Kolonel maupun Ganjar.
“Semuanya dipanggil dan diberikan sanksi peringatan. Karena sudah disampaikan kader tidak boleh bicara tentang Pilpres. Tidak perlu ada grasa grusu. Sampai saatnya tiba, nanti akan disampaikan ke publik,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
