KedaiPena.com – Caleg Gerindra dari Dapil Jatim 1 yang akan melenggang ke Senayan untuk periode 2024-2029, Bambang Haryo Soekartono menyatakan pemerintah perlu mempertimbangkan management traffic yang lebih baik untuk mengelola arus lalu lintas selama masa libur lebaran.
“Saat ini pemerintah melakukan pembatasan pada angkutan logistik, mulai 5 April hingga 15 April 2024. Pembatasan ini akan mengakibatkan berkurangnya barang di lokasi tujuan. Jika barang berkurang harganya akan naik, ujungnya ada inflasi,” kata Bambang, Sabtu (30/3/2024).
Padahal, dengan melakukan pengaturan yang tepat, transportasi logistik tak perlu dihentikan dan tidak akan mengganggu arus mudik dari kendaraan pribadi.
“Alternatif jalur dari barat ke timur ada tiga, jalur utara, jalur tengah, dan jalur selatan. Di jalur utara, ada jalan raya utara dan jalur tol. Menurut saya, jika pemerintah menggunakan jalan raya utara untuk jalur transportasi logistik, maka tak perlu ada pembatasan,” urainya.
Selain itu, angkutan pribadi pun bisa diarahkan melalui jalur tengah dan selatan, sehingga tidak akan menumpuk di jalur utara.
“Jalur selatan itu, tingkat kepadatannya hanya 10 hingga 25 persen dari kapasitas. Saat musim libur, paling naiknya hanya sekitar 20 persen, maksimal 25 persen. Infrastrukturnya juga sudah bagus. Sehingga, mengalihkan angkutan pribadi melalui jalur selatan, itu merupakan alternatif yang baik untuk mengurangi kepadatan di jalur utara,” urainya lagi.
Bambang menambahkan, pemerintah juga harus melakukan pengalihan angkutan barang ini ke kereta api dan kapal laut.
“Harus ada pengalihan pengangkut logistik. Selama ini kan menggunakan truk kontainer. Coba dipindahkan ke kereta barang. Atau mulai menggunakan kapal barang,” kata politisi Gerindra ini.
Ia mengemukakan pemerintah sudah menargetkan untuk memaksimalkan angkutan barang dengan kereta api hingga 1 juta teus.
“Faktanya, saat ini baru 20 persen dari target. Kenapa hanya 20 persen? Padahal jalur kereta barat ke timur itu sudah double track. Pemerintah harusnya melakukan kajian kenapa tidak beralih. Misalnya kajian tentang tarifnya, lalu keberadaan depo kontainernya apa sudah memadai atau belum di tiap stasiun, ada crane pengangkatnya gak? Dan yang paling penting, bagaimana akses dari stasiun ke jalan rayanya. Kalau jalannya kecil, ya jadinya macet atau malah tidak bisa lewat,” ungkapnya.
Selain itu, pemerintah juga bisa menggunakan kapal barang, rute Jakarta Surabaya.
“Satu kapal itu bisa memuat 1.500 teus. Kalau masa perjalanan Jakarta Surabaya 24 jam, ada dua kapal, artinya pemerintah sudah memindahkan 1 juta teus lebih ke laut dari jalan raya. Belum kalau dipindahkan juga ke kereta,” ungkapnya lagi.
Ia menekankan dengan adanya management traffic dan pengalihan transportasi barang, pemerintah akan memiliki beberapa keuntungan.
“Pertama, jelas kepadatan jalan raya berkurang. Jika kepadatan berkurang, artinya risiko rusaknya jalan juga akan berkurang. Kedua, dengan memindahkan ke kereta api dan kapal barang, artinya akan meningkatkan ketepatan waktu. Karena menggunakan kereta atau kapal pastinya akan lebih tepat waktu, tidak ada macet atau lampu merah,” kata Bambang.
Dampak positif lainnya adalah akan mengurangi polusibyang diakibatkan oleh mobil truk dan menurunkan tingkat penggunaan BBM Subsidi Solar.
“Memang butuh kemauan yang kuat untuk mengelola transportasi logistik ini. Tapi jika itu dilakukan dengan baik, maka efisiensi logistik akan meningkat,” pungkas Bambang Haryo.
Laporan: Ranny Supusepa
