KedaiPena.Com – Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menilai, langkah Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) yang endorong adanya digital start-up harus berlandaskan prinsip konstitusi.
Hal tersebut, kata Legislator PDIP ini, diperlukan agar terlahir unicorn maupun decacorn lebih banyak lagi di Indonesia.
“Bukan spirit untung rugi. Apa spirit konstitusi? Spirit yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Jika yang di dorong digitalisasi untuk UMKM kelas menengah ke atas, gak fair itu,” kata Darmadi, Kamis, (15/4/2021).
Padahal, kata Darmadi, dari 64,7 juta UMKM yang ada 97%nya masih kelas mikro. Berarti, tegas Darmadi, Menkominfo hanya memperhatikan UMKM yang 3% alias UMKM yang ditopang berbagai fasilitas termasuk fasilitas teknologi.
“Menkominfo harusnya mengkaji dari teori utilitarianism dari pemikiran Jeremy Bentham yaitu The Greatest Happiness Of The Greatest Number. Dalam teori itu menekankan soal memberikan kebahagiaan yang lebih besar kepada jumlah yang lebih banyak bukan sebaliknya. Reorientasi pemikiran Keminfo harus dirubah. Menkominfo itu, sebaiknya lakukan kajian secara matang,” jelasnya.
Selain itu, lanjit dia, jika dilihat dari sisi kesiapan ke arah digitalisasi, banyak yang belum siap UMKM ini.
Darmadi mengatakan, UMKM terutama yang mikro harus dibela dan diproteksi mengingat daya saing juga sangat rendah dan sangat fragile (rapuh).
“UMKM kelas menengah ke atas mereka infrastrukturnya memadai sedangkan UMKM yang mayoritas masih belum cukup. Dimana prinsip keadilan ekonomi kalau begitu?” tandas Politikus PDIP itu.
Menurutnya, Pemerintah harusnya fokus pada berbagai persoalan mendasar yang kerap jadi kendala UMKM pada umumnya.
“Pemerintah gencarkan pelatihan usaha misalnya karena banyak UMKM kita yang belum kompetitif. Negara harus hadir pada persoalan-persoalan dibawah bukan hadir pada UMKM UMKM yang basis modal, infrastruktur (perangkat teknologinya) sudah memadai,” tegasnya.
Yang jelas, tegas Darmadi, pada prakteknya selama ini, banyak bisnis UMKM ditelan unicorn maupun decacorn.
“Jadi ironi jika Menkominfo justru memfasilitasi mereka. Unicorn banyak menjual produk-produk import ketimbang lokal.Jadi kalau yang tambah maju unicorn maka tidak ada gunanya buat ekonomi Indonesia dan tidak mencerminkan prinsip ekonomi kerakyatan, ekonomi pemerataan,” pungkasnya.
Laporan: Muhammad Hafidh
