KedaiPena.Com – Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai dalam kurun waktu setahun ini pemerintahan Jokowi mendapat cobaan yang sangat berat.
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, tidak hanya Covid-19 yang mesti ditangani, tapi kelahiran Omibus Law Cipta Kerja yang menuai polemik berkepanjangan juga menyita energi.
“Adanya tanggapan masyarakat terhadap pak Jokowi itu bagus. Tapi mari kita lihat, masalah berat yang sedang dihadapi itu, Covid-19 dan pro kontra Omnibus Law Cipta Kerja adalah ujian buat semua anak bangsa,” kata Rahmad Handoyo, Selasa, (20/10/2020).
Legislator asal Boyolali, Jawa Tengah ini menyampaikan pendapatnya, menyikapi hasil survei yang menyatakan, 55 persen masyarakat Indonesia menganggap kondisi ekonomi buruk sejak Mei 2020 atau saat pandemi corona melanda Tanah Air.
Dikatakan Handoyo sapaanya situasi tidak mengenakkan akibat Covid tidak semata dihadapi pemerintahan Jokowi tapi seluruh pemerintahan di dunia ikut terguncang akibat pandemi.
“Tidak ada satu negara pun yang tidak terdampak pandemi ini. Jadi saya seluruh dunia termasuk indonesia, perkonomian sudah keniscayaan akan menurun pertumbuhannya. Bahkan mengalami resesi. Hal ini tidak bisa dipungkiri, ini suatu kenyataan dan duniapun juga seperti itu,”katanya.
Melanjutkan keterangannya, Handoyo
berharap, kondisi memprihatinkan yang sedang melanda anak bangsa ini harus dijadikan sebagai momentum untuk tetap bersatu, bergotong royong mengatasi persoalan ini.
“Semua pihak harus bersatu membantu pemerintah mengendalikan Covid ini. Apalagi delapan bulan terakhir ini, presiden menanggulangi atau mengendalikan covid saya kira cukup bagus ya, angka fatalnya juga mengalami penurunan kemudian tingkat kesembuhan dari pasien yang terpapar positif covid 19 juga naik bahkan di atas rata-rata dunia. Ini yang perlu kita tingkatkan dan kita dorong agar sisa pemerintahan jokowi ini dalam waktu secepatnya dapat mengendalikan pandemi ini,” katanya.
Diingatkan Handoyo, untuk mengatasi Covid-19 tidak bisa hanya pemerintahan Jokowi sendiri tapi harus semua pihak.
“Nah, terkait dengan satu tahun ini saya kira pak Jokowi juga sudah berusaha keras menggelontorkan ratusan triliun untuk penanggulangan sosial, penanggulangan pandemi secara kesehatan maupun secara ekonomi. Saya kira parlemen harus ikut bareng-bareng mengawasi,” katanya.
Menyangkut janji Jokowi untuk meningkatkan atau membuka lapangan pekerja bagi para pengangguran diakui Handoyo masih memunculkan pro dan kontra.
“Menyangkut Omnibus Law Cipta Kerja, saya ingin mengatakan sudah disetujui mayoritas anggota parlemen. Jadi marilah berpikir positif bahwa Omnibus Law, dilahirkan untuk membuka lapangan kerja, menghilangkan tumpang tindih perizinan kemudian mengefisiensikan birokrasi dan sebagainya saya kira juga cukup bagus” katanya.
Terkait dengan persepsi publik dan penegakan hukum, kata Handoyo, hal itu masih enjadi PR bersama – besama yang harus kita sempurnakan.
“Karena kita negara hukum, hukum harus jadi panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” papar Handoyo.
Hal tersebut, lanjut Handoyo, termasuk bersatu padu dalam menghadapi dan menjalani situasi kondisi ancaman resesi ekonomi.
“Itu menajdi PR besar buat kita agar pasca pandemi atau dapat momentum dapat bersatu padu dalam sisi ekonomi,” tegas Handoyo.
Handoyo mengajak semua pihak
mendorong pemerintah Jokowi menyelesaikan pandemi ini dengan secepatnya.
” Marilah kita manfaatkan ruang hukum yang sudah diberikan oleh konstitusi kita. Masih ada Mahkamah Konstitusi.
Ini kan dalam rangka melindungi saudara kita yang kemungkinan terpapar covid 19 dalam demo,” tandasnya.
Laporan: Muhammad Lutfi
